Hadapi Pandemi, Anggota DPRD dan Ketua Kadin DIY Ajak Masyarakat Berinovasi

PRANUSA.ID– Anggota Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Stevanus Handoko, menyampaikan pandangannya seputar situasi Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, termasuk Yogyakarta.

Menurut legislator dari Partai Solidaritas Indonesia ini, keadaan seperti sekarang menuntut masyarakat untuk terus melahirkan banyak inovasi agar bisa dinamis dan menyesuaikan diri.

Stevanus Handoko berharap semua masyarakat harus bisa beradaptasi karena menurutnya, masyarakat tidak bisa terus menggunakan cara konvensional.

“Pandemi menuntut kita untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan tersebut Kominfo memiliki peran yang besar untuk mengedukasi pada masyarakat tentang inovasi dalam pandemi,” ujarnya.

Hal itu ia sampaikan dalam Podcast Aruh Aruh “Lawan Pandemi Ciptakan Inovasi” bersama Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), GKR. Mangkubumi pada Rabu (21/7/2021) melalui media Youtube Kominfo DIY dan Jogja Istimewa TV.

“Sampai saat ini DPRD DIY dan Dinas terkait telah menyediakan anggaran untuk pengembangan literasi digital guna beradaptasi di tengah pandemi Covid-19,” ungkap Stevanus Handoko.

“Literasi digital sangat dibutuhkan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sarana mengedukasi sehingga mampu survive melawan pandemi,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan GKR Mangkubumi. Menurutnya UMKM yang pendapatannya harian merupakan kelompok yang paling pertama merasakan dampak dari pandemi.

“Hal demikian menuntut kita semua baik pemerintah ataupun swasta untuk bisa membantu dalam hal memfasilitasi UMKM tersebut,” tuturnya.

Ia menceritakan, hal yang sudah pernah dilakukan pemerintah bersama dinas terkait adalah memfasilitasi melalui media Zoom untuk memasarkan produk UMKM.

“Misalnya saja untuk makanan, kita perlihatkan bagaimana proses pengolahan makanannya pada konsumen. Hal ini mengingat dalam situasi pandemi tingkat kehati-hatian masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sangat tinggi untuk menghindari penyebaran Covid-19 sehingga kita perlu meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka akan konsumsi terjamin kualitasnya,” jelas GKR Mangkubumi

Namun, ia juga menambahkan bahwa sampai saat ini pendataan UMKM masih belum valid. Hal itu dikarenakan masih banyaknya UMKM yang belum melaporkan ke Dinas Koperasi karena terkendala perihal administrasi. Misalnya terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Laporan: Crisosthomos Virgoras

Editor: Bagas R