Luhut: Birokrasi Rumit Harus Dipangkas, Teknologi Wajib Permudah Hidup Rakyat
JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa arah pengembangan teknologi di Indonesia harus bertujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat dan memangkas proses birokrasi yang berbelit. Hal ini ia sampaikan merujuk pada peluncuran Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).
Menurut Luhut, inovasi seperti MPPDN bukan sekadar perubahan administratif, tetapi sebuah langkah konkret untuk mengefisienkan waktu dan tenaga, terutama di sektor-sektor krusial seperti kesehatan.
“Bagi saya, sistem ini bukan sekadar perubahan administratif. Setiap menit yang terselamatkan dari proses birokrasi adalah waktu berharga yang dapat digunakan tenaga kesehatan untuk melayani pasien,” kata Luhut melalui unggahan di akun Instagram-nyaS dikutip Selasa, 9 September 2025.
Perizinan Nakes Kini Lebih Cepat dan Gratis
MPPDN merupakan sebuah platform digital terpadu yang menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Salah satu terobosan utamanya adalah penyederhanaan proses izin praktik bagi tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat.
Melalui sistem ini, pengurusan izin kini dapat dilakukan sepenuhnya secara daring, membuatnya lebih cepat, sederhana, dan tanpa biaya.
“Makin cepat izin terbit, maka makin cepat pula dokter, bidan, atau perawat dapat hadir di puskesmas, klinik, hingga pelosok negeri,” jelas Luhut. Ia menambahkan bahwa kemudahan ini akan mendorong pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dan meningkatkan mutu layanan kesehatan.
Luhut mengingatkan, pengalaman pandemi COVID-19 telah membuktikan peran krusial data dan teknologi dalam menyelamatkan nyawa. Digitalisasi, menurutnya, adalah kebutuhan mendesak untuk menciptakan terobosan dan mempercepat pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi rakyat.
Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah bergotong royong mewujudkan MPPDN, yang dinilainya sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat.
“Semoga upaya baik ini menjadi fondasi bagi layanan kesehatan yang lebih adil, merata, dan berkualitas di masa depan,” tutupnya.
Laporan: Hendri | Editor: Arya
