ABMPD Kritik Jokowi dan Prabowo yang Naikkan Anggaran Belanja Alutsista

pranusa.id November 30, 2023

Laporan: Severinus THD | Editor: Jessica C. Ivanny

PRANUSA.ID — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sepakat menaikkan anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan Rp 386 triliun. Kesepakatan itu terjadi dalam pembahasan mereka saat bertemu di Istana Bogor pada Selasa (28/11/2023).

Hal ini kemudian diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan, pertemuan itu menyepakati kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

“Pertemuan dengan Menhan membahas belanja alutsista dari pinjaman luar negeri. Diketahui Kemenhan anggarannya adalah anggaran di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) seperti hari ini. Namun Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/11/2023).

“Untuk tahun 2020 – 2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden 20,75 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Aliansi Borneo Muda Peduli Demokrasi (ABMPD) Victor Pius mengkritik kenaikan anggaran alutsista yang disepakati Jokowi dan Prabowo. Ia mengaku bingung mengapa anggaran yang sudah disepakati untuk 2020-2024 tiba-tiba mengalami kenaikan menjelang Pemilu.

“Sangat aneh kenapa tiba-tiba naik anggarannya? Padahal sudah disetujui untuk tahun 2020-2024. Kenapa menjelang pemilu anggarannya ada perubahan? Jika itu karena kondisi geopolitik, buktinya mana? Saat ini Indonesia baik-saja, tidak ada perang dengan negara lain,” kata Victor kepada PRANUSA.ID, Kamis (30/11/2023).

Ia pun khawatir kenaikan anggaran itu sebenarnya hanya dalih untuk menambah amunisi kampanye.

Apalagi, Prabowo Subianto sendiri adalah salah satu calon presiden yang akan ikut berkontestasi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 2024 mendatang.

“Jangan-jangan anggaran tambahan yang disepakati ini untuk tambahan amunisi kampanye,” tukasnya. (*)