Antisipasi Lonjakan Minyak Dunia, Pemerintah Buka Opsi Kenaikan Harga BBM Subsidi

JAKARTA – Pemerintah secara terbuka mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri.

Langkah penyesuaian tarif tersebut disiapkan sebagai opsi terakhir apabila lonjakan harga minyak mentah dunia terus berlanjut hingga melampaui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa opsi ini sangat bergantung pada tingkat daya tahan kondisi fiskal nasional terhadap tekanan harga global.

“Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan [harga] BBM,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan menaikkan harga energi bersubsidi tersebut hanya akan dieksekusi jika kondisi postur APBN benar-benar sudah tidak mampu lagi menahan beban subsidi.

Berdasarkan perhitungan internal Kementerian Keuangan, defisit APBN berpotensi melebar drastis hingga menyentuh angka 3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kondisi defisit tersebut dapat terjadi apabila harga minyak dunia tertahan di level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun tanpa adanya intervensi kebijakan mitigasi dari pemerintah.

Guna mengantisipasi skenario terburuk tersebut, pihak kementerian kini tengah merumuskan berbagai instrumen mitigasi, di mana realokasi belanja negara menjadi opsi alternatif selain kenaikan BBM.

Pemerintah berencana untuk menggeser anggaran dari sejumlah program kementerian dan lembaga yang memiliki tingkat urgensi rendah demi menjaga tingkat kesehatan ruang fiskal.

Meski demikian, Purbaya memastikan bahwa porsi belanja negara yang memberikan dampak sosial dan ekonomi secara langsung kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama.

Sebagai contoh, ia menyebut bahwa pos anggaran operasional pendukung pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki ruang yang cukup untuk dilakukan pemangkasan.

“MBG programnya bagus, tapi kami ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, misalnya beli motor,” ujarnya.

Menilik catatan sejarah perekonomian nasional, Purbaya mengingatkan publik bahwa Indonesia sebenarnya pernah dihadapkan pada situasi krisis harga energi global yang jauh lebih ekstrem di masa lalu.

“Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai 150 dolar AS per barel. Jatuh enggak ekonominya? Agak melambat, tapi enggak jatuh. Jadi kita punya pengalaman,” katanya.

Sebagai informasi, lonjakan tajam harga minyak mentah dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik bersenjata di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Harga minyak mentah jenis Brent dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 4,93 persen menjadi 85,41 dolar AS per barel, sementara jenis US WTI melonjak tajam 8,51 persen ke angka 81,01 dolar AS per barel.

Angka tersebut terhitung jauh lebih tinggi jika dikomparasikan dengan rata-rata harga pada periode Januari 2026, di mana Brent masih berada di kisaran 64 dolar AS dan WTI di level 57,87 dolar AS per barel.

Meski ancaman kenaikan harga energi membayangi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kepastian bahwa harga dan stok BBM bersubsidi masih dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut meredam kepanikan publik dengan menegaskan bahwa pemerintah belum berencana menaikkan harga subsidi dalam waktu dekat.

Airlangga menyatakan bahwa otoritas ekonomi saat ini masih terus memantau dinamika konflik di Timur Tengah secara saksama sebelum mengambil keputusan final terkait penyesuaian harga energi nasional.

“Belum [menaikkan harga BBM subsidi]. Kan asumsi makro APBN kita kemarin di 70 dolar AS per barel. Jadi kita tunggu saja,” ujarnya.

Laporan: Marsianus | Editor: Michael