Diskusi Buku Reset Indonesia di Toko Buku Mojok: Soroti Oligarki, Pengrusakan Alam, dan Konsep Ekonomi Biru

SLEMAN, PRANUSA.ID — Toko Buku Mojok menggelar diskusi buku Reset Indonesia di halaman toko buku setempat, Sleman, DIY, Minggu (30/8/2026).

Perhelatan yang menjadi bagian dari rangkaian Jakal Bookshop Festival 2026 tersebut mengupas tuntas persoalan oligarki, kerusakan lingkungan, hingga konsep ekonomi masa depan Indonesia.

Diskusi yang dipandu oleh penulis sekaligus penerjemah Erika Rizqi ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu jurnalis sekaligus penulis buku Reset Indonesia, Farid Gaban, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar, S.H. Adapun jurnalis Dandhy Laksono yang dijadwalkan hadir berhalangan hadir karena masih berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Membuka pemaparannya, Farid Gaban menceritakan latar belakang penulisan buku yang bersumber dari perjalanannya berkeliling Indonesia bersama Dandhy Laksono, Benaya, dan Yusuf.

Ia menyoroti banyaknya kebijakan daerah di bidang lingkungan yang tidak melibatkan deliberasi masyarakat, melainkan didorong oleh kepentingan pemerintah, ekstraksi korporasi, serta intrik para elit penguasa.

“Seluruh pembangunan tersebut merusak alam dan ada keterlibatan elit penguasa di dalamnya,” ujar Farid.

Sebagai alternatif dari ekspansi tambang yang destruktif—seperti nikel di Wawonii atau kuari di Wadas—Farid menawarkan konsep Blue Economy (Ekonomi Biru).

Konsep yang mengadaptasi kearifan lokal leluhur ini menekankan pemanfaatan alam yang selaras dengan daya pulih ekosistem, seperti memanen sagu, pala, cengkeh, atau mengambil hasil laut secukupnya dan memberi waktu bagi alam untuk memulihkan diri.

Selain itu, Farid menyentuh persoalan koperasi yang idealnya dikelola secara demokratis dan partisipatif. Ia mengkritik praktik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilainya menggunakan dana desa secara tidak tepat sehingga mematikan inisiatif warga demi kepentingan penguasa.

Sementara itu, Prof. Zainal Arifin Mochtar mengkritik sikap negara yang enggan membuka ruang publik secara luas dan justru cenderung membatasi diskursus kritis masyarakat.

Menurutnya, negara kerap menyempitkan makna kemajuan bangsa sebatas angka pertumbuhan ekonomi.

“Lima puluh orang terkaya di Indonesia, kaya dari sumber daya alam yang ada di daerah yang semestinya dalam Undang-Undang Dasar dimanfaatkan dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenyataan sumber daya alam ini hanya dikelola oleh 50 orang terkaya tersebut untuk memperkaya diri serta keluarganya masing-masing,” tegas pakar hukum yang akrab disapa Pak Ucok ini.

Ia menambahkan, ketidakkompetenan negara dalam mengelola sumber daya alam kerap diiringi dengan pembungkaman ruang publik di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kondisi tersebut menjadi cikal bakal menguatnya kelompok oligarki dan otoritarianisme yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

“Sejak pascakemerdekaan, Indonesia hanya hadir dalam pengulangan, berganti keserakahan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Makanya setiap ganti presiden, mereka akan gelisah karena harus segera mengamankan aset-aset terpenting negara ini agar tetap dijalankan oleh orang-orang kepercayaannya. Munculnya kekayaan itu bukan pada rakyat Indonesia, melainkan bagi para penguasanya,” lanjut Zainal Arifin.

Diskusi interaktif yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB tersebut resmi berakhir pada pukul 17.30 WIB dan ditutup dengan sesi foto bersama antara narasumber dan para peserta.

Laporan: Angga R.N | Editor: Arya