Harga BBM Naik, Hafisz Thohir: Salah Langkah Bisa Guncang Ekonomi Kita

pranusa.id August 29, 2022

Ilustrasi SPBU Pertamina atau BBM. (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

PRANUSA.ID — Sinyal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik semakin menguat. Pemerintah sedang berancang-ancang menyesuaikan kenaikan harga BBM, khususnya jenis BBM Pertalite dan Solar Subsidi.

Menanggapi kabar kenaikan harga BBM tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir mengingatkan soal kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar dulu karena bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius nantinya.

“Tidak baik kondisi saat ini (pemerintah) menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat,” kata Hafisz dilansir JawaPos.com, Senin (29/8).

Hafisz menilai kenaikan harga BBM juga dapat mendistorsi sejumlah proyeksi ekonomi.

“Kalau ekonomi berat maka transaksi/perdagangan akan terkontraksi. Kalau kontraksi maka target ekonomi akan tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun (tidak tercapai pula). Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia,” jelasnya.

Dia kemudian mengatakan opsi menaikkan harga BBM bukanlah pilihan yang rasional. Sebaliknya, ia menganggap pilihan itu cukup terjal dan mengandung risiko tinggi.

“Shortcut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita,” ujarnya.

Selain itu, Hafisz menilai kenaikan harga BBM bersubsidi itu menciderai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Bunyi pasal tersebut adalah:

“Semua yang ada di dalam dan di atas bumi dan segala sesuatunya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat”.

Hafisz lantas mengaku heran apabila Menkeu ingin harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika rate/harga ICP di pasaran dunia sedang turun.

Meski begitu, ia meyakini jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil keputusan yang memberatkan rakyat Indonesia.

“Saya yakin Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat tersebut, tidak akan mengambil keputusan yang tidak populis ini, yang pasti akan menambah beban rakyat,” tandasnya.

Penulis: Jessica C.
Editor: Bagas R.

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Kukuhkan 2.462 PPPK Paruh Waktu, Bupati Ketapang: Jadilah Agen Perubahan Daerah
KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi mengukuhkan 2.462 pegawai baru…
Harga Emas Galeri 24 dan UBS Kompak Melonjak, Tembus Rp2,5 Juta per Gram
JAKARTA – Tren positif harga emas kembali terlihat pada perdagangan…
Dugaan Pidana: KPK Endus 60 LHKPN Pejabat Terindikasi Korupsi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap temuan mengejutkan…
Dunia Merugi Rp1.800 Triliun, 2025 Jadi Tahun Termahal Akibat Bencana Iklim
JAKARTA – Tahun 2025 tercatat sebagai salah satu periode dengan…
Sempat Dirawat, Nadiem Makarim Dinyatakan Sehat Jelang Sidang Kasus Chromebook
JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek),…
WhatsApp Image 2025-12-19 at 20.57.42 (1)
WhatsApp Image 2025-12-22 at 13.10.14
ChatGPT Image 23 Des 2025, 08.56.24
WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.11.08