Jangkar Nusantara Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Kalimantan

JAKARTA, PRANUSA.ID — Gerakan Jangkar Nusantara mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Pemerintah pusat juga diminta memperkuat dukungan kepada daerah terdampak serta mengevaluasi kebijakan nasional di sektor energi dan pangan yang berpotensi meningkatkan risiko kerusakan hutan dan lahan.

Koordinator Gerakan Jangkar Nusantara, Thomas Sembiring, mengatakan penanganan karhutla harus menempatkan keselamatan rakyat dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama.

Menurut dia, masyarakat tidak boleh terus menanggung dampak kebakaran dan kabut asap tanpa kepastian penanganan yang memadai.

“Persoalan administratif tidak boleh memperlambat kebutuhan rakyat untuk mendapatkan pertolongan, udara bersih, layanan kesehatan, dan kehidupan yang normal. Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata sesuai skala bencana yang dihadapi masyarakat,” kata Thomas dalam keterangan Gerakan Jangkar Nusantara, Selasa (13/10/2026).

Thomas menegaskan, penetapan status bencana harus didasarkan pada kondisi dan dampak di lapangan, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, prosedur administratif tidak boleh menjadi alasan untuk menunda bantuan darurat, perlindungan kelompok rentan, maupun dukungan anggaran, personel, dan peralatan bagi daerah terdampak.

Thomas menambahkan, karhutla tidak cukup ditangani melalui pemadaman api. Pemerintah juga perlu memastikan pemulihan lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat berjalan beriringan dengan upaya pencegahan kebakaran.

Evaluasi Kebijakan Energi dan Pangan

Gerakan Jangkar Nusantara selanjutnya mendesak pemerintah pusat mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan nasional di sektor energi dan pangan, mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, perizinan, pembukaan lahan, pelaksanaan proyek, hingga pengawasan dan pemulihan lingkungan.

Thomas mengatakan, kebakaran hutan dan kabut asap yang berulang di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Papua, perlu menjadi dasar evaluasi serius terhadap tata kelola hutan dan lahan.

“Dugaan keterkaitan antara kebijakan energi dan pangan dengan meningkatnya risiko karhutla harus diperiksa secara terbuka dan berbasis data. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi justru menimbulkan krisis ekologis yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta setiap program pembangunan memperhitungkan risiko lingkungan dan sosial sejak tahap perencanaan.

Analisis biaya dan manfaat, kata Thomas, tidak boleh hanya menghitung keuntungan ekonomi, investasi, atau peningkatan produksi, tetapi juga biaya kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan, hilangnya mata pencaharian, serta beban pemulihan yang harus ditanggung masyarakat dan negara.

Belajar dari Kearifan Lokal Dayak

Gerakan Jangkar Nusantara juga mendorong pemerintah dan korporasi mempelajari kearifan lokal peladang tradisional Dayak dalam mengelola lahan.

Pengetahuan masyarakat adat mengenai kondisi lingkungan, aturan komunitas, dan pengendalian api perlu dipahami secara utuh serta dipertimbangkan dalam kebijakan pencegahan karhutla.

Thomas menekankan, praktik pembukaan lahan dengan membakar dalam tradisi tertentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan pembakaran yang tidak terkendali.

Penerapannya harus dipahami berdasarkan konteks, aturan adat, kondisi lahan, dan langkah pengamanan untuk mencegah api meluas.

Pemerintah juga diminta melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal secara bermakna dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan dan lahan.

“Ketahanan pangan dan energi tidak boleh dibangun dengan menghancurkan ketahanan ekologis. Keuntungan ekonomi tidak dapat disebut sebagai keberhasilan apabila masyarakat harus membayar mahal melalui kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan bencana yang berulang,” kata Thomas.

Ia menambahkan, pembangunan harus menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Karena itu, evaluasi kebijakan harus diikuti dengan perbaikan tata kelola, pengawasan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pemulihan ekosistem.

Gerakan Jangkar Nusantara merupakan gerakan revitalisasi Pancasila di ruang digital yang mendorong nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan berbangsa.

Dalam menyikapi karhutla, gerakan ini menilai nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui keberpihakan nyata kepada masyarakat terdampak dan perlindungan lingkungan hidup.

Gerakan Jangkar Nusantara mengajak pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadikan karhutla sebagai momentum untuk membenahi kebijakan pembangunan agar keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekosistem tidak dikorbankan demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

Laporan: Severinus | Editor: Arya