Jangkar Nusantara Desak Penetapan Status Bencana Nasional di Sumatera

‎Jakarta. Bencana alam dan krisis kemanusiaan di Sumatera telah menimbulkan banyak korban dan dampak serius bagi kehidupan masyarakat yang terjebak. Akses terputus seperti terjadi di ruas jalan Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah juga mempersulit masyarakat untuk bergerak dan saling mendukung.
‎
‎Setidaknya bencana alam terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan dampak yang telah meluas. Pemerintah pusat pun didesak untuk segera menetapkan status Bencana Nasional bagi kejadian yang memprihatinkan di Sumatera ini.
‎
‎”Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk selekasnya menetapkan status Bencana Nasional dan melakukan langkah pencarian serta penyelamatan korban terisolir, hingga pemulihan akses dan konektivitas antar wilayah. Daerah tidak bisa mengatasi sendiri,” ujar Thomas Sembiring, Direktur Eksekutif Jangkar Nusantara, gerakan revitalisasi Pancasila, pada Jumat (28/11/2025).
‎
‎Alumnus Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia ini menyayangkan lambannya gerak pemerintah dalam mitigasi kebencanaan, terlebih sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebenarnya sudah menyampaikan prakiraan situasi yang mungkin terjadi di beberapa daerah imbas siklon tropis Senyar di Sumatera. Ia menilai, tidak ada upaya serius dalam menyiapkan masyarakat menghadapi bencana, karena pemerintah sendiri tidak menilai serius soal potensi bencana.
‎
‎”Kita mesti lebih siap dan sigap menghadapi bencana tahunan yang marak di negeri ini. Mitigasi kebencanaan dan langkah preventif masih seringkali dianggap tidak penting, sampai situasi berubah genting,” tandasnya.
‎
‎Ia pun mendesak agar status bencana nasional segera ditetapkan, untuk membuat penanganan kebencanaan di Sumatera bisa lebih terintegrasi dan cepat. Terlebih dengan pemotongan transfer ke daerah yang telah dilakukan pemerintah pusat, daerah tidak akan punya ruang lebih untuk membantu masyarakat apalagi melakukan pemulihan atas infrastruktur vital di daerah.
‎
‎”Jika pemerintah bisa antisipatif terhadap bencana di pantura dengan membentuk otorita, maka pemerintah juga mesti bisa memberikan sikap yang sama pedulinya terhadap masyarakat di Sumatera. Itu kalau kita paham bagaimana nilai Pancasila mesti dijabarkan dalam kebijakan,” ujarnya.
‎
‎Hingga saat ini bencana di Aceh terjadi di 16 Kabupaten/Kota dengan masyarakat terdampak hingga puluhan ribu dan korban meninggal sementara dilaporkan 3 orang. Sementara itu di Sumatera Utara ada 11 kota dan kabupaten terdampak dengan korban meninggal dunia sebanyak 47 orang sementara ini. Untuk Sumatera Barat ada 14 kabupaten/kota yang terdampak dengan belasan korban meninggal dunia.
‎
‎Thomas pun mengingatkan jumlah daerah terdampak banjir ini terlalu banyak dan masyarakat terdampak begitu luas. Semua ini menurutnya menyangkut jutaan warga Sumatera yang kesulitan bergerak dan risau dengan situasi bencana. Ia pun meminta evaluasi atas bencana ini juga segera dilakukan termasuk pemicunya yang dinilai terkait krisis lingkungan hutan di hulu.
‎
‎”Tetapkan bencana nasional Sumatera segera dan evaluasi kebijakan investasi kehutanan hingga tindakan penebangan hutan baik yang legal maupun ilegal di Sumatera,” tegas pria asal Aceh Tenggara itu.

(Rilis/Editor)