
LOMBOK TIMUR – Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menghadiri peringatan Hari Jadi ke-73 Nahdlatul Wathan di Majelis Dakwah Hamzanwadi II, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (7/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli menegaskan bahwa tugasnya sebagai menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar urusan pemerintahan. Ia menilai tugas tersebut juga mencakup tanggung jawab moral dan keagamaan untuk menjaga kelestarian alam.
“Saya sebagai santri menjalankan amanah sebagai Menteri Kehutanan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu tidak hanya menjalankan persoalan-persoalan kehutanan ini berkaitan dengan urusan duniawi saja,” tegasnya.
Alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut tersebut menjelaskan bahwa salah satu amanah utamanya adalah memperbaiki tata kelola kehutanan nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui program prioritas pemerintah, yakni perhutanan sosial.
Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo telah memberikan arahan khusus agar perbaikan tata kelola hutan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Pak Prabowo Subianto memerintahkan kepada saya untuk memperbaiki tata kelola kehutanan kita, termasuk di antaranya barusan saya menyerahkan sertifikat atau SK Perhutanan Sosial kepada kelompok tani di Lombok Timur ini untuk meningkatkan para petani hutan kita,” bebernya.
Raja Juli menilai beban tugas tersebut tidak terbatas pada urusan birokrasi negara. Sebagai seorang santri, ia meyakini bahwa amanah itu merupakan kehendak Tuhan yang dititipkan melalui kepemimpinan presiden.
Ia meyakini bahwa Tuhan menciptakan bumi beserta seluruh ekosistemnya dalam kondisi seimbang yang wajib dijaga oleh manusia. Segala bentuk tindakan merusak kelestarian alam secara otomatis dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama.
“Jauh dari persoalan duniawi tersebut, saya meyakini sebagai santri bahwa amanah yang diberikan oleh Allah melalui tangan Pak Presiden Prabowo ini juga terkait dengan urusan agama kita,” ungkapnya.
Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan tidak akan berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan justru mampu menjaga kelestarian hutan dan kekayaan alam Indonesia.
“Dulu sekali saya diajarkan kiai saya di pesantren bahwa Allah menciptakan bumi kita ini dengan segala ekosistemnya. Oleh karena itu, Allah melarang kita merusak keseimbangan alam kita, merusak hutan kita,” pungkasnya.
Laporan: Severinus | Editor: Arya