Pengamat Militer: Jokowi Main Mata dengan TNI-POLRI Demi Kekuasaan

PRANUSA.ID– Pengamat Militer, Selamat Ginting mengungkapkan kemungkinan Presiden Jokowi bermain mata dengan TNI-Polri. Apalagi, praktik ‘kerja sama’ semacam itu sudah terjadi sejak era Soekarno pada tahun 1962-an.

“Sejak tahun 62, era Soekarno itu, disitu kemudian Presiden Soekarno juga jelas-jelas mengundang atau menarik ABRI dalam Kancah politik untuk memperkuat posisinya menghadapi lawan-lawan politik,” tutur Selamat Ginting, Rabu, 25 Mei 2022.

“Di sisi lain tentu ABRI mendapatkan kesempatan untuk memperkuat posisi tawarnya, nah Apakah sekarang juga seperti itu? tentu akan Kita uji,” ucapnya.

“Presiden Soekarno maupun ABRI pada waktu itu sama-sama berkepentingan untuk menekan partai politik, hal ini karena mereka merasa terpinggirkan pada masa demokrasi parlementer di mana partai politik sangat berkuasa,” ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, Pengamat komunikasi politik dan militer itu mengungkapkan kemungkinan Jokowi bermain mata dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

“Nah sekarang juga begitu, partai politik begitu berkuasa, jangan-jangan kemudian Presiden Jokowi juga main mata dalam hal ini untuk merangkul TNI dan Polri agar kemudian mendapatkan keuntungan dalam mempertahankan kekuasaannya,” kata Selamat Ginting.

“Jadi ada pembagian peran yang yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi,” ucapnya menambahkan.

Selamat Ginting kemudian membeberkan sejarah dominasi ABRI pada saat masa transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto.

“Nah kita ingat pada masa Presiden Soeharto, transisi dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto juga itu kelihatan sekali posisi politik ABRI sangat dominan, terutama pada era orde baru, khususnya di tahun 80-an,” tuturnya.

“Nah di situ kemudian muncul dwifungsi yang berbeda arah dengan konsep Jalan Tengah yang dicetuskan oleh Jenderal AH Nasution, jadi sejak tahun 82 akhir itu memang kepentingan intelijen sangat kuat untuk menempatkan personel-personel TNI, terutama di jabatan-jabatan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

“Kan Hampir sebagian besar di Pulau Jawa, terutama Bupati, Walikota, bahkan Gubernur adalah background-nya militer,” ucapnya menambahkan.

Selamat Ginting menekankan bahwa kondisi tersebut sampai saat ini masih sama, hanya berbeda aparat yang mendominasinya.

“Sekarang ini kondisi Memang agak berubah, mungkin dalam sejarah baru sekali ini juga Menteri Dalam Negeri background-nya polisi,” katanya.

“Sehingga Jenderal Tito itu Kelihatan sekali mempunyai kepentingan polisi lebih dominan di pemerintahan daerah dalam posisi pejabat-pejabat gubernur, bupati, maupun Walikota daripada militer,” tuturnya.

“Dulu itu Menteri Dalam Negeri itu Era Soekarno dan Soeharto itu seperti jatahnya militer tapi di era Jokowi kan berubah dari posisi ini dipegang oleh partai pemenang Pemilu Tjahjo Kumolo waktu itu dan juga kemudian diserahkan kepada Tito karnavian, mantan Kapolri,” ujar Selamat Ginting menambahkan.

Dia mengatakan bahwa dwifungsi ABRI yang telah dominan sejak tahun 1982 akhirnya kembali terjadi di era Jokowi.

“Jadi kita ingat dwifungsi ABRI yang yang Bagaimana peran sosial politik itu sangat dominan, terutama setelah tahun 82 ke atas 82, 83, dan seterusnya ini akhirnya kita ingat kembali kasus penempatan seperti Adi Chandra,” ucap Selamat Ginting.

“Kemudian ingat di aturan main juga tidak ada penempatan personel TNI-Polri untuk di jabatan BUMN tapi kita tahu sendiri dia komisaris-komisaris BUMN itu banyak sekali, mungkin lebih dari sekitar 15 komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN itu dipegang oleh jenderal-jenderal purnawirawan,” katanya.

“Bahkan sebelumnya kita tahu beberapa Jenderal polisi dan juga Jenderal TNI masih aktif tapi dialihkan menjadi komisaris di BUMN,” ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, Selamat Ginting menekankan bahwa ada kemunduran di era pemerintahan Jokowi, yakni kembali seperti era dwifungsi ABRI.

“Jadi kita sebenarnya sedang set back kembali ke era seperti Neo dwifungsi ABRI, di dalam hal ini TNI-Polri dengan penempatan sejumlah personel TNI-Polri aktif di jabatan-jabatan sipil yang tidak sesuai aturan main,” tandasnya.

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny