
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menduga adanya kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Pigai mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil langkah relokasi satwa langka tersebut tanpa memperhitungkan secara cermat dampaknya terhadap kelestarian ekosistem maupun kehidupan masyarakat sekitar.
Dugaan tersebut disampaikan Pigai berdasarkan rekam jejak pengalamannya saat menangani berbagai kasus konflik agraria dan lingkungan ketika menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya, pemindahan masyarakat maupun satwa dari habitat aslinya kerap beririsan dengan kepentingan proyek atau bisnis tertentu.
“Ini pengalaman saya sebagai mantan anggota Komnas HAM yang menangani kasus. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis,” kata Pigai seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Lebih lanjut, Pigai menekankan bahwa pemindahan badak jawa ke kawasan konservasi baru belum tentu menjamin satwa endemik tersebut dapat beradaptasi dan berkembang biak secara optimal, mengingat ketergantungan erat satwa liar terhadap karakter habitat alaminya.
“Pemindahan badak jawa ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya,” tegasnya.
Selain faktor keberlangsungan populasi satwa, Pigai meminta pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan hak-hak masyarakat lokal di sekitar kawasan Ujung Kulon agar kebijakan relokasi tidak berujung pada tersingkirnya warga dari ruang hidup mereka.
Laporan: Severinus | Editor: Arya