Soal Dugaan Aparat Bantu Pemenangan PSI, Pemuda Dayak Yakin Polri Netral di Pemilu

Laporan: Jessica C. Ivanny | Editor: Bagas R.

PRANUSA.ID — Ketua Bidang Kaderisasi Pemuda Dayak Kalimantan Barat, Srilinus Lino, mengungkapkan optimismenya bahwa Polri pasti selalu mengedepankan sikap netral pada penyelenggaraan kontestasi demokrasi pemilihan umum. Menurutnya, Polri tidak akan berani terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Hal itu disampaikan Lino menanggapi dugaan keterlibatan Polri dalam operasi pemenangan PSI pada Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy.

“Begitu juga dengan pemilu tahun 2024 ini. Saya yakin Polri akan berusaha meningkatkan kredibilitasnya di depan publik dengan memfasilitasi masyarakat dengan pengamanan terbaik. Tentu usaha itu akan dibarengi Polri dengan sikap yang netral pada pemilu,” kata Lino kepada Pranusa.ID, Selasa (5/3/2024).

“Apalagi, komitmen Polri untuk bersikap netral sudah sangat jelas dalam penerbitan instruksi netralitas Polri pada Pemilu 2024,” tambahnya.

Lebih jauh, Lino menyebut bahwa hal yang disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy masih sebatas dugaan dan belum terbukti.

“Keterlibatan Polri dalam pemenangan PSI itu masih sebatas dugaan. Belum ada bukti bahwa Polri benar-benar terlibat. Tapi saya yakin Polri ga bakal main-main dan meruntuhkan kredibilitas mereka begitu saja,” ujar Lino.

Lino juga meyakini bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak akan segan menindak tegas jajarannya jika ternyata di kemudian hari ada yang terbukti bersikap tidak netral pada pemilu 2024.

“Kalau pun ada yang tidak netral, pasti akan ditindak tegas oleh Kapolri. Sejauh ini, Kapolri selalu mengambil tindakan tegas. Kapolri tidak pernah ragu menindak oknum polisi yang nakal dan mencoreng nama baik Polri,” tuturnya.

Dikutip dari Kumparan.com, Romy sebelumnya menyoroti penggelembungan suara PSI yang diduga terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia menyebut, setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu.

“PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. PPP akan mendesakkan pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya,” kata Romy.

“Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!” tambah dia.

Eks Ketum PPP ini menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara Pemilu khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1×24 jam mengembalikan input perolehan suara PSI ke angka sebenarnya.

“Perlu diingat setiap tindakan memanipulasi hasil Pemilu mengandung delik pidana Pemilu. Dan melindungi setiap 1 suara rakyat, adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia!” kata Romy. (*)