Terkait Film G30S/PKI, Mahfud MD: Nobarnya yang Dilarang, Bukan Filmnya

pranusa.id September 30, 2020

Ilustrasi: vice.com

PRANUSA.ID — Pemerintah sama sekali tidak melarang dan tidak mewajibkan penayangan Film Pengkhianatan G30S/PKI pada Rabu (30/9/2020).

Pernyataan itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangannya, Selasa malam (29/9).

“Saya sudah mengatakan, pemutaran film itu boleh. Tidak ada yang melarang tapi juga tidak mewajibkan,” kata Mahfud.

Mahfud mempersilakan jika memang ada yang ingin menonton film buatan Arifin C Noer tersebut.

Namun, pemerintah akan bertindak jika ada yang nonton bareng (nobar) saat penayangan film tersebut sehingga menciptakan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

“Itu berlaku bukan hanya untuk penonton film G30S/PKI, tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan, itu dilarang,” ujarnya.

Mahfud mengingatkan bahwa kewajiban pemutaran film kejadian pada 30 September 1965 itu sudah dihapus sejak lama.

Aturan keharusan untuk menontonnya sudah dicabut sejak era kepemimpinan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah.

Akan tetapi, Mahfud menegaskan pemerintah tetap mempersilakan jika masih ada yang ingin menonton film G30S/PKI tersebut.

“Kalau itu sebagai pilihan sukarela memang mau ditayangkan atas kesadaran dan kehendak sendiri maka itu dibolehkan,” tutur Mahfud.

(Crn/Pranusa)

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Dua Prajurit TNI Penyiram Air Keras Batal Dipecat, Menteri Pigai Dorong Pengacara Andrie Yunus Ajukan Kasasi
JAKARTA, PRANUSA.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Perkuat Operasi Terpadu Karhutla Kalbar, Kemenhut Gelontorkan DAK Rp5,5 Miliar
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Pemerintah menyiapkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK)…
Jaga Stabilitas Harga, Bulog Pasok 110 Ribu Ton Beras ke Pasar dan Ritel Modern
JAKARTA, PRANUSA.ID — Perum Bulog menyiapakan pasokan sebanyak 110.000 ton…
AJMAN Kalbar Sebut Penanganan Kabut Asap Harus Berfokus pada Keselamatan dan Aktivitas Warga
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Pengurus Daerah (PD) Asosiasi Jurnalis Masyarakat…
Kabut Asap Meluas dan Lumpuhkan Aktivitas, AMAN Kalbar Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Dampak bencana kabut asap akibat kebakaran hutan…