Tolak RPJMD Anies, PDIP: Aneh, Target Program yang Tak Tercapai Direvisi

PRANUSA.ID– Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menolak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2017-2022 yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Fraksi PDIP dengan tegas, lugas, dan tanpa tedeng aling-aling menolak perubahan RPJMD,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam di Sidang Paripurna, Senin (02/08/2021).

PDIP menyebutkan, naskah perubahan itu hanya untuk menutupi kegagalan eksekutif daerah terhadap janji kampanyenya semasa Pilkada DKI 2017

“Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai. Tiga tahun menjabat, realisasinya jauh dari target,” tegasnya.

Di satu sisi, terkait perubahan RPJMD itu sendiri, Gembong menuturkan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya bisa dilakukan karena Covid-19 dan sifatnya terbatas. Maksudnya, perubahan hanya untuk mengakomodasi hal-hal terkait pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, bukan untuk mengubah hal-hal yang sifatnya substantif.

Anehnya, lanjut politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Selatan 7 ini, naskah RPJMD Perubahan 2017-2022 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru bersifat substantif, yang merupakan revisi dari janji-janji kampanye pada 2017.

“Contohnya, program rumah DP nol rupiah dijanjikan akan dibangun 250 ribu unit. Namun, dalam RPJMD Perubahan, target yang akan dibangun kurang dari 25 persen atau setara dengan 29.366 unit,” paparnya.

Revisian substantif lain dalam RPJMD Perubahan DKI, lanjut Gembong, soal normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam program penanggulangan banjir. Di dalam RPJMD, Perubahan kata normalisasi ternyata dihapus dan hanya ada naturalisasi saja.

“RPJMD ini tidak untuk menyikapi pandemi Covid-19, tapi untuk menutup program-program prioritas yang gagal dijalankan,” tandasnya.

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny