TWK Berlaku di Semua Lembaga, Moeldoko: Kenapa Hanya Ribut di KPK?

pranusa.id May 26, 2021

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

PRANUSA.ID — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pihaknya akan selalu mengawal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“KSP akan mengawal arahan Presiden,” kata Moeldoko dalam rekaman video wawancara seperti dikutip Suara.com, Rabu (26/5).

Moeldoko mengatakan arahan Jokowi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga KPK supaya bisa bekerja secara maksimal sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia menilai Jokowi sejak awal menginginkan sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi yang masuk dalam KPK.

Untuk itu, Moeldoko meyakini proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang diamanatkan dalam UU 19/2019 tentang KPK akan membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih sistematis.

Selain itu, dia juga mengajak seluruh pihak untuk melihat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang sempat menjadi polemik itu sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan.

“Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tapi juga di lembaga lain terjadi seperti itu, bahkan di BPIP juga ada, begitu tes TWK mereka tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut, tapi di KPK ribut,” tuturnya.

Ia lantas menyarankan agar mekanisme TWK disusun lebih baik dengan melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang sudah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia.

“Kita tahu ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja dan menindak koruptor dengan tidak pandang bulu,” kata Moeldoko.

“Termasuk pencegahan korupsi, kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi. Maka saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya, kita dukung sepenuhnya, masyarakat mendukung sepenuhnya,” tambahnya.

Penulis: Bagas R.
Editor: Jessica C. Ivanny

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Keterlibatan Pemerintah dalam Teror Ketua BEM UGM
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara…
Negosiasi Sukses: Ekspor Sawit, Tekstil, hingga Semikonduktor RI ke AS Kini Kena Tarif Nol Persen
WASHINGTON D.C. – Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat (AS)…
Laku Rp6,5 Miliar, Lukisan “Kuda Api” SBY Dibeli Orang Terkaya Kedua di Indonesia
JAKARTA – Sebuah lukisan karya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang…
Membentuk Karakter Kuat, Melahirkan Generasi Hebat
KOLOM— Di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital, Generasi…
Menlu Sugiono Tegaskan DK PBB dan Board of Peace Harus Bersinergi Wujudkan Perdamaian Gaza
NEW YORK – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, secara…
WhatsApp Image 2026-02-09 at 10.45.26