Mantap! Pemprov Kalbar Sabet Empat Penghargaan BKN Award 2022
PRANUSA.ID– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil memborong 4 kriteria award dari 5 kriteria Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award pada tahun 2022.
Penghargaan dari BKN tersebut diserahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, pada acara Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Sewilayah Kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Hotel Aston – Kartika Hotel Jakarta Barat, Senin (26/9/2022).
Adapun Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yakni:
– Implementasi Manajemen ASN Terbaik.
– Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.
– Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian.
– Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.
“Pemprov Kalbar patut berbangga, prestasi ini tidak lepas dari arahan Bapak Gubernur yang dijalankan oleh perangkat daerah dan leading sektornya dalam pengelolaan kepegawaian. Kita harapkan prestasi ini terus dipertahankan dan kita terus menerus secara konsisten melaksanakan manajemen ASN yang baik,” ungkap Sekda Provinsi Kalbar saat mewakili Gubernur ketika menerima penghargaan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Harisson juga memberi pesan kepada ASN untuk menjaga netralitas dan profesionalitasnya dalam menghadapi pesta demokrasi atau Pemilihan Umum serentak di seluruh Indonesia khususnya di Kalimantan Barat.
“Jadi kita (ASN) ini tidak boleh berpihak kepada Calon Presiden atau Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah termasuk calon Anggota Perwakilan Rakyat. ASN juga dilarang untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Karena ini sudah diatur dalam PP 94 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKN NO 6 Tahun 2022,” jelasnya.
Sebagai informasi, kegiatan award ini dilaksanakan merupakan salah satu bentuk pembinaan berkaitan dengan Tata Kelola Manajemen ASN yang dilakukan oleh Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Lampung.
Laporan: Jessica C.
Editor: Bagas R.
