Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Wajib Bayar Royalti Putar Lagu di Tempat Usaha

pranusa.id December 31, 2025

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025.

Terbitnya surat edaran ini bertujuan untuk mempertegas kembali kewajiban para pelaku usaha atau penyelenggara kegiatan usaha dalam membayar royalti atas penggunaan hak cipta lagu.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menjelaskan bahwa lagu atau musik yang diputar untuk mendukung suasana di berbagai tempat usaha, mulai dari restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, hingga moda transportasi, dikategorikan sebagai pemanfaatan komersial.

Oleh karena itu, para pengusaha diwajibkan menyetorkan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai amanat undang-undang.

“Royalti adalah hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, bukan semata kewajiban hukum. Dengan membayar royalti melalui mekanisme yang benar, pelaku usaha turut menjaga keberlangsungan ekosistem musik nasional,” ujar Hermansyah dalam keterangan resminya, Rabu (31/12/2025).

Penerbitan SE ini dinilai memperkuat landasan hukum yang sudah ada sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dalam ekosistem ini, LMKN memegang peran sentral sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menarik, menghimpun, dan menyalurkan royalti secara nasional, bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mewakili para musisi.

Sementara itu, Komisioner LMKN, Marcell Siahaan, turut memberikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa mekanisme satu pintu melalui LMKN ini dirancang justru untuk memudahkan para pelaku usaha agar tidak kebingungan dalam menunaikan kewajibannya.

“Pelaku usaha tidak perlu bingung harus membayar ke siapa. Cukup melalui LMKN, dan kami memastikan royalti tersebut didistribusikan secara adil dan transparan kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait,” kata Marcell.

Langkah ini juga didukung oleh regulasi terbaru yang diteken oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yakni Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025.

Aturan pelaksana ini memperluas cakupan definisi penggunaan komersial serta menegaskan tanggung jawab promotor atau pemilik usaha untuk transparan dalam pembayaran royalti demi kesejahteraan para pencipta lagu.

Laporan: Severinus | Editor: Arya

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…