Teken ASEAN DEFA di Manila, Pemerintah Buka Akses Pasar Digital 680 Juta Konsumen bagi UMKM

JAKARTA, PRANUSA.ID – Kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) resmi diteken oleh negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026).

Perjanjian strategis tersebut membuka peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional untuk memperluas jaringan penjualan lintas batas ke pasar digital Asia Tenggara.

Plt. Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa DEFA memberikan kepastian aturan yang seragam bagi pelaku usaha untuk menjangkau basis konsumen kawasan yang mencapai 680 juta penduduk.

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA, nilai transaksi ekonomi digital Asia Tenggara pada tahun 2026 diperkirakan menembus US$368 miliar atau setara Rp6.624 triliun.

“Lewat DEFA, pemerintah membuka pintu pasar digital 680 juta warga ASEAN bagi UMKM Indonesia, dengan aturan yang sama soal pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen di seluruh kawasan,” kata Fithra dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).

Fithra memaparkan bahwa Indonesia saat ini menyumbang sekitar sepertiga dari total ekonomi digital kawasan dengan nilai transaksi mencapai hampir US$120 miliar atau sekitar Rp2.160 triliun pada 2026, yang diproyeksikan melonjak menjadi US$227 miliar hingga US$360 miliar pada 2030 mendatang.

Kesiapan UMKM nasional dalam ekosistem digital lintas negara juga telah terbukti melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang hingga Juli 2026 tercatat digunakan oleh 45,46 juta merchant, di mana 96,69 persen di antaranya merupakan UMKM.

“Sepanjang 2025, turis dari Malaysia, Thailand, dan Singapura membayar dengan QRIS di Indonesia lebih dari tiga kali lebih sering dibanding WNI yang berbelanja di negara mereka,” ungkap Fithra.

Meski demikian, Fithra menegaskan bahwa aspek perlindungan data pribadi dan keamanan siber tetap menjadi prioritas utama, sehingga transfer data lintas batas wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pasca-penandatanganan ini, pemerintah akan segera menyiapkan proses pengesahan melalui Panitia Antar Kementerian, menyesuaikan regulasi domestik, serta memperkuat infrastruktur digital nasional.

“DEFA juga tidak langsung berlaku. Pemerintah lebih dulu menyiapkan pengesahannya melalui Panitia Antar Kementerian, dan kesepakatan ini efektif 180 hari setelah penandatanganan terakhir,” jelasnya.

Laporan: Severinus | Editor: Rivaldy