100 Lebih Warga Tepi Barat Ditangkap Israel Sejak Awal Ramadan, Termasuk Perempuan dan Anak

pranusa.id February 24, 2026

FOTO: Pasukan Israel menangkap seorang perempuan Palestina pengunjuk rasa dekat Penjara Ofer Israel dekat kota Ramallah Tepi Barat (28/12/2017). (REUTERS/Mohamad Torokman)

RAMALLAH – Tindakan represif berupa penangkapan terhadap warga sipil Palestina di wilayah Tepi Barat dilaporkan kembali meningkat tajam sejak awal bulan suci Ramadan.

Masyarakat Tahanan Palestina (PPS), sebuah kelompok hak asasi manusia, mencatat lebih dari 100 orang telah ditahan oleh aparat keamanan Israel melalui berbagai operasi penggerebekan.

Berdasarkan laporan yang dikutip oleh kantor berita Anadolu pada Minggu (23/2/2026), rentetan penangkapan tersebut telah masif berlangsung sejak 18 Februari di sejumlah kota Tepi Barat, termasuk Al-Quds.

Pihak PPS memaparkan bahwa ratusan tahanan sipil tersebut tidak pandang bulu, karena mencakup kalangan rentan seperti anak-anak, perempuan, hingga mantan narapidana.

Proses penangkapan paksa tersebut juga dilaporkan sangat represif dan diwarnai berbagai tindakan kekerasan brutal yang melanggar hak asasi warga sipil.

Tindakan dari aparat Israel di lapangan meliputi pemukulan berat, teror intimidasi terhadap anggota keluarga tahanan, hingga perusakan rumah secara massal.

Selain kekerasan fisik, aparat juga diduga kuat melakukan perampasan aset properti milik warga Palestina secara paksa, seperti penyitaan kendaraan, uang tunai, hingga perhiasan emas.

Dengan adanya eskalasi penangkapan terbaru ini, total warga Palestina yang kini mendekam di penjara Israel dilaporkan telah melampaui angka 9.300 orang.

Dari jumlah ribuan orang tersebut, pihak PPS mencatat bahwa sekitar 350 orang di antaranya adalah tahanan anak-anak dan 66 orang merupakan tahanan perempuan.

Tragisnya, mayoritas dari warga sipil tersebut ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang tanpa adanya dakwaan hukum yang jelas maupun proses persidangan yang adil.

Pemerintah Israel secara sepihak menggunakan mekanisme penahanan administratif, sebuah kebijakan kontroversial yang memungkinkan otoritasnya menahan seseorang tanpa batas waktu yang ditentukan.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional juga terus menyoroti kondisi yang sangat memprihatinkan bagi para tahanan di balik jeruji besi Israel tersebut.

Para tahanan Palestina dilaporkan kerap mengalami penyiksaan, kekurangan pasokan makanan, hingga minimnya akses layanan kesehatan yang pada beberapa kasus telah berujung pada kematian.

Laporan: Marsianus | Editor: Michael

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Sawah Warga Dile Tertimbun Proyek Jalan, Anggota DPRD Ende Yosafat Lima Ancam Gelar RDP
ENDE, PRANUSA.ID — Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Fraksi Partai…
Jaga ‘Mata Air’ Kaderisasi, HMI Cabang Ende Gelar Basic Training LK 1 di Gedung Baznas
ENDE, PRANUSA.ID — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ende menggelar…
Rapor Hitam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Indonesia Dalam Badai Krisis Nasional
OPINI, PRANUSA.ID— Sudah 2 tahun berselang kekuasaan korup ini memerintah.…
Persoalkan Etika dan Dokumen Pendidikan, Forum Guru Besar Indonesia Desak Gibran Mundur dari Wapres
JAKARTA, PRANUSA.ID — Ratusan akademisi yang tergabung dalam Forum Guru…
Komisi IV DPR Buka Opsi Masukkan Aturan Terorisme Ekologi Karhutla dalam Revisi UU Kehutanan
JAKARTA, PRANUSA.ID — Parlemen menyambut positif wacana pemerintah yang ingin…