Boikot ChatGPT Meluas Usai OpenAI Sepakati Kontrak Militer dengan Pentagon

pranusa.id March 4, 2026

FOTO: ChatGPT

JAKARTA – Gelombang pemboikotan terhadap layanan ChatGPT kini tengah menggema luas di kalangan pengguna internet secara global.

Gerakan penolakan tersebut dipicu oleh langkah OpenAI yang secara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama militer dengan Departemen Perang Amerika Serikat atau Pentagon.

Kesepakatan kontroversial dengan Pentagon ini terjadi sesaat setelah pemerintahan Donald Trump memutuskan untuk memutus kontrak dengan perusahaan kecerdasan buatan pesaing, Anthropic.

Pemutusan kontrak tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pihak Anthropic bahwa produk kecerdasan buatan mereka berpotensi disalahgunakan untuk pengawasan massal dan sistem senjata otonom.

Menyikapi penolakan tegas dari Anthropic tersebut, Presiden Donald Trump meluapkan kemarahannya secara terbuka melalui platform media sosial.

“Orang-orang gila sayap kiri di Anthropic telah melakukan KESALAHAN FATAL karena mencoba MENEKAN Departemen Perang, dan memaksa mereka untuk mematuhi Ketentuan Layanan mereka alih-alih Konstitusi kita,” tulis Presiden Donald Trump dalam unggahan di Truth Social.

Di sisi lain, CEO OpenAI, Sam Altman, justru mengambil alih celah kesepakatan tersebut dan mengizinkan militer AS untuk menggunakan sistem AI perusahaannya dalam jaringan rahasia.

“Dua dari prinsip keselamatan terpenting kami adalah larangan terhadap pengawasan massal domestik dan tanggung jawab manusia atas penggunaan kekuatan, termasuk untuk sistem senjata otonom. Departemen Perang sepakat dengan prinsip-prinsip ini, mencerminkannya dalam hukum serta kebijakan, dan kami memasukkannya ke dalam kesepakatan kami,” tulisnya.

Meski Altman telah memberikan jaminan, pengumuman kesepakatan militer tersebut justru langsung memantik kemarahan publik yang berujung pada kampanye boikot massal.

Salah satu seruan pemboikotan terbesar muncul di komunitas r/ChatGPT di Reddit yang beranggotakan jutaan orang, menyerukan para pengguna membatalkan langganan.

“OpenAI baru saja membuat kesepakatan dengan iblis. Sam Altman memutuskan uang pertahanan lebih penting dari semua prinsip yang jadi fondasi berdirinya perusahaan ini,” tulis unggahan itu.

Selain di forum daring, sebuah kampanye terorganisir juga muncul melalui situs web QuitGPT yang menuduh OpenAI telah menggadaikan keselamatan publik demi keuntungan finansial.

“27 Februari, pesaing ChatGPT, Anthropic, menolak memberi Pentagon akses tanpa batas ke AI-nya untuk pengawasan massal terhadap orang Amerika atau untuk memproduksi senjata AI yang membunuh tanpa pengawasan manusia,” tulis mereka.

“Dalam hitungan jam, CEO ChatGPT Sam Altman langsung masuk dan menerima kesepakatan korup Pentagon, menempatkan kita semua dalam bahaya AI yang mematikan demi keuntungan perusahaannya. OpenAI setuju membiarkan Pentagon menggunakan teknologinya untuk tujuan sah apa pun, termasuk robot pembunuh dan pengawasan massal,” tambah mereka, dikutip detikINET dari Independent.

Kelompok QuitGPT kini secara aktif merekomendasikan masyarakat untuk segera beralih ke platform kecerdasan buatan alternatif yang dinilai lebih menjunjung tinggi privasi data.

Laporan: Severinus | Editor: Michael

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…