
JAKARTA, PRANUSA.ID – Dua armada pengangkut minyak milik PT Pertamina dilaporkan tertahan di kawasan perairan Selat Hormuz sebagai imbas dari memanasnya konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi adanya sinyal persetujuan dari otoritas Iran terkait permohonan pelayaran aman bagi kedua kapal niaga nasional tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela menyatakan bahwa institusinya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran telah membangun komunikasi sejak awal insiden demi menjamin keselamatan aset negara itu.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” terang Nabyl, mengutip Antara, Sabtu (28/3/2026).
Menindaklanjuti respons baik dari otoritas Teheran tersebut, berbagai persiapan teknis maupun operasional kini mulai dieksekusi oleh pihak-pihak yang berwenang.
Walaupun proses negosiasi menunjukkan perkembangan positif, pemerintah belum dapat memastikan jadwal keberangkatan armada tersebut keluar dari zona blokade Selat Hormuz.
Perwakilan diplomasi Indonesia bersama manajemen PT Pertamina International Shipping saat ini sedang merumuskan skema teknis pembebasan kapal usai diterimanya respons kooperatif dari pihak Iran.
“PIS bersama Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman,” beber Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita.
Kapal Pertamina Pride diketahui bertugas memasok cadangan energi domestik, sementara armada Gamsunoro difungsikan untuk melayani proses distribusi bagi pihak ketiga.
Pejabat perusahaan pelat merah tersebut memastikan bahwa posisi kedua armada laut itu hingga kini masih berlabuh di perairan Teluk Arab atau Teluk Persia.
Fokus utama dari pihak perusahaan pada situasi krisis ini adalah menjaga keselamatan nyawa seluruh kru kapal sekaligus mengamankan fisik armada beserta muatannya.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik,” harapnya.
Pihak Pertamina juga memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kementerian Luar Negeri atas pendampingan maksimal selama masa krisis perkapalan ini berlangsung.
Langkah koordinasi strategis antara PIS dan Kemlu telah diintensifkan semenjak munculnya kebijakan penutupan Selat Hormuz akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Saluran diplomasi formal terus diupayakan secara proaktif oleh pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai lembaga berwenang di negara konflik tersebut.
“Hingga saat ini, upaya diplomasi tersebut terus berjalan,” pungkasnya.
Laporan: Hendri | Editor: Michael