Jerman Desak AS Libatkan Warga Palestina dalam Rencana Pembangunan Gaza

BERLIN – Pemerintah Jerman secara tegas menyatakan bahwa warga Palestina harus memiliki peran sentral dan suara dalam setiap rencana pembangunan kembali Jalur Gaza yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS).

Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap presentasi rencana rekonstruksi Gaza yang dipaparkan dalam forum internasional di Davos, Swiss.

“Penduduk Palestina di Gaza harus terus dilibatkan secara aktif dalam semua rencana dan hak-hak mereka harus dijunjung tinggi,” ujar Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Josef Hinterseher, kepada wartawan di Berlin, Jumat (24/1/2026).

Pihaknya menyoroti presentasi yang disampaikan oleh menantu Presiden AS, Jared Kushner, dalam peresmian “Dewan Perdamaian” atau Board of Peace.

Dalam presentasi tersebut, Kushner menggambarkan visi “Gaza Baru” yang meliputi kawasan wisata pantai, bangunan vertikal, serta integrasi sektor perumahan, pertanian, dan industri.

Meskipun demikian, Hinterseher menyambut positif sinyal dari pemerintah AS terkait rencana penyelenggaraan konferensi khusus untuk rekonstruksi Gaza dalam waktu dekat.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Lisa Royaee, menekankan adanya batasan tegas yang tidak boleh dilanggar dalam proses pembangunan tersebut.

“Ada garis merah yang jelas dalam hal pembangunan kembali [di Gaza], yang berarti tidak ada aneksasi dan fokus harus pada penduduk,” tegas Lisa.

Jerman menolak segala bentuk upaya perubahan status wilayah yang berpotensi mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina di tanah mereka sendiri.

Diketahui, pembentukan Dewan Perdamaian yang diketuai Presiden AS Donald Trump ini bertepatan dengan dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Lembaga tersebut memiliki mandat yang diperluas untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata serta upaya pembangunan perdamaian di wilayah konflik.

Laporan: Severinus | Editor: Arya