Tolak Kirim Pengamat Pemilu ke Myanmar, Uni Eropa Desak ASEAN Ambil Langkah Tegas

pranusa.id October 18, 2025

FOTO: Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing

KUALA LUMPUR – Uni Eropa (UE) secara resmi menegaskan tidak akan mengirimkan pengamat untuk pemilihan umum mendatang di Myanmar. Keputusan ini diambil karena UE menilai proses tersebut tidak bebas dan tidak adil.

Pernyataan keras ini disampaikan oleh Komisioner Hak Asasi Manusia Uni Eropa, Kajsa Ollongren, di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (18/10/2025).

Berbicara di Kuala Lumpur, Ollongren mendesak negara-negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN, untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam mendorong perubahan politik di Myanmar. Ia menegaskan bahwa konflik yang melanda negara itu sejak kudeta 2021 kini telah menjadi ancaman bagi seluruh kawasan.

“Kami menyerukan kepada negara-negara tetangga, termasuk ASEAN, untuk bertindak tegas dan mendorong perubahan arah,” ujar Ollongren.

Pemilu yang dijadwalkan oleh junta militer pada 28 Desember 2025 diklaim oleh pemimpin junta, Min Aung Hlaing, sebagai upaya menuju rekonsiliasi nasional. Namun, pandangan ini ditolak oleh komunitas internasional. PBB dan Amnesty International menilai pemilu tersebut hanyalah upaya junta untuk melegitimasi kekuasaan militer pasca-kudeta terhadap pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.

Isu Myanmar diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam KTT ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur pekan depan. Meski begitu, efektivitas ASEAN dalam menekan junta kerap dipertanyakan, dan penerapan rencana lima poin yang menyerukan gencatan senjata belum menunjukkan hasil konkret.

Situasi di lapangan juga tidak mendukung pemilu yang kredibel. Pemerintah Naypyidaw mengakui bahwa pemilu tidak akan digelar di satu dari tujuh daerah pemilihan nasional karena masih menjadi zona perang. Selain itu, hukum darurat militer masih berlaku di satu dari lima kota di seluruh negeri.

Ollongren menyerukan penghentian kekerasan dan dimulainya dialog sejati antara junta dan kelompok oposisi sebagai satu-satunya jalan menuju pemilu yang inklusif.

“Berdasarkan kriteria tersebut, Uni Eropa tidak akan mengirim pengamat untuk sesuatu yang bahkan tidak kami anggap sebagai pemilu,” tegasnya.

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…