Ambisi Pemerintah Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2024
Laporan: Maria I.N ¦ Editor: Bagas R.
PRANUSA.ID– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy optimis Indonesia bisa mengakhiri kemiskinan ekstrem lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
Hal tersebut ia utarakan saat menjadi pembicara kunci pada pembukaan forum Pengetahuan ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Knowledge Forum: Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in ASEAN” di Nusa Dua, Provinsi Bali, Minggu (7/5/2023).
“Walaupun menurut target dari agenda Sustainable Development Goals (SDGs), itu dunia diharapkan selesai atau terhapus kemiskinan ekstrem tahun 2030. Sehingga Bapak Presiden menghendaki Indonesia mendahului enam tahun sebelum dunia mencapai zero kemiskinan ekstrem,” katanya.
Berdasarkan data BPS, seperti dikutip Muhadjir, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada September 2022 1,74 persen atau turun 0,3 persen dari persentase pada Maret 2022, yakni 2,04 persen.
Demi terus menekan angka itu, seperti diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022, kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi harus diselesaikan secara sinergi dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik APBN, APBD, APBdes dan sumber lain yang sah.
“Hal ini agar persoalan yang dihadapi penduduk miskin ekstrem seperti keterbatasan kebutuhan dasar, rendahnya pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, terbatasnya akses air bersih, rumah tidak layak huni, terbatasnya akses ekonomi dapat terentaskan jika diintervensi secara gotong royong oleh berbagai pihak,” tuturnya.
Agar dapat mewujudkan konvergensi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Menko Muhadjir menyampaikan setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta untuk menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang ada pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagaimana yang diperintahkan Presiden RI.
“Upaya konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil,” tuturnya.
Muhadjir juga mengatakan dua program Indonesia dalam memberantas kemiskinan ekstem adalah mengakhiri stunting dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan daerah. Pembangunan infrastruktur tak hanya berkutat kepada program infrastruktur besar.
“Sebetulnya pembangunan infrastruktur tak hanya berkutat kepada program infrastruktur besar. Yang ini, yang kurang perhatian, justru pemerintah punya concern sangat tinggi terhasap upaya untuk membangun infrakstruktur yang dibutuhkan masyarakat bawah, yaitu mencakup jaringan komunikasi, jaringan transportasi di tingkat paling bawah, kemudian pengadaan air minum, pengadaan air bersih, sanitasi, kemudian diperkuat dengan pembangunan posyandu dan puskesmas yang representatif,” jelas Muhadjir.
Ia berharap target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 dapat tercapai. Diakui, target itu terbilang sulit mengingat masih ada beberapa daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau.
“Kita harapkan target kemiskinan ekstrem nol persen tercapai atau paling tidak mendekati nol persen,” kata Menko Muhadjir.
Sebagai informasi, Kemenko PMK dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) didukung oleh kemitraan Australia-Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial (PROAKTIF) menyelenggarakan “ASEAN Socio-Cultural (ASCC) Knowledge Forum: Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in ASEAN”.
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29/ The 29th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting, dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
