Anies Minta Jokowi Bantu Soal Banjir, DPRD DKI: Kan Dia Sendiri yang Gak Mau

PRANUSA.ID– Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan meminta dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan delapan program pembangunan di Ibu Kota.

“Kita sadari bahwa upaya pembangunan merupakan kolaborasi dari semua pihak. karena itu izinkan saya menyampaikan beberapa harapan, dan dukungan ini termasuk dukungan dari pemerintah pusat,” kata Anies dikutip pada Jumat, 15 April 2022.

Salah satu aspek pembangunan yang disinggung Anies adalah normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai lintas provinsi.

Anies mendorong pemerintah pusat mendukung normalisasi di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane, terutama normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pun kemudian merespons pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang minta dukungan pemerintah pusat.

Gembong menuturkan, selama ini pemerintah pusat telah mendukung program normalisasi lintas provinsi. Pemerintah pusat pun disebut telah mengalokasikan anggaran pembangunan normalisasi dalam APBN.

“Selama ini sudah didukung, tapi dia nggak mau kok,” kata Gembong saat dihubungi, Jumat, 15 April 2022.

Akan tetapi, pengerjaan pelebaran badan sungai ini bukan hanya wewenang pemerintah pusat. Pemerintah DKI Jakarta juga bertanggung jawab membebaskan lahan normalisasi.

Menurut Gembong, selama Anies menjabat, pemerintah DKI tak pernah membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi sungai Ciliwung. Walhasil normalisasi mandek. Alokasi APBN pun tidak terserap.

“Dua atau tiga tahun anggaran untuk normalisasi itu mati, karena pemerintah daerah tidak kunjung melakukan pembebasan terhadap trase kali 13 aliran sungai sebagaimana kewajiban pemerintah daerah,” ujarnya.

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny