
JAKARTA, PRANUSA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan rencana penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara (ASN) berupa empat hari di kantor dan satu hari bekerja dari rumah (WFH) tidak akan menghambat jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hidayana menegaskan bahwa seluruh layanan di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan tetap berjalan secara optimal.
Menurutnya, kualitas distribusi program tersebut justru akan terus ditingkatkan demi mencapai target perbaikan gizi masyarakat secara nasional.
Dadan menekankan bahwa hak para penerima manfaat tidak boleh terkurangi terlepas dari apa pun kebijakan pola kerja yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Pemenuhan hak tersebut mencakup distribusi makanan untuk peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.
“Apa pun bentuk penyesuaian pola kerja, layanan MBG harus tetap berjalan,” ucap Dadan di Jakarta pada Senin (30/3/2026).
“Distribusi kepada penerima manfaat, termasuk peserta didik dan ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita harus tetap sesuai jadwal,” tegasnya.
BGN turut menjelaskan bahwa teknis penyaluran MBG di lapangan akan tetap sinkron dengan kalender pendidikan masing-masing daerah.
Apabila sebuah sekolah menerapkan lima hari masuk dalam satu minggu, maka pasokan makanan bergizi akan diberikan secara penuh selama lima hari tersebut.
Lebih lanjut, Dadan meminta seluruh jajarannya untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang rentan.
Meskipun terdapat penyesuaian sistem kerja birokrasi, pemenuhan gizi untuk masa depan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda.
“Jadi, nanti kita sesuaikan dengan kebijakan yang ada dan kita menyesuaikan pola kerja kita dengan kebijakan umum,” paparnya.
“Selain itu, saya pastikan bahwa Program MBG akan tetap jalan, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” tambahnya.
“Itu mohon diintensifkan,” pesan Dadan.
Di luar urusan pola kerja, BGN juga menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi pemerintah pusat, termasuk dalam hal pengaturan penggunaan fasilitas dinas.
Kendati demikian, Dadan menjamin bahwa langkah penghematan tersebut sama sekali tidak akan memangkas kualitas maupun jangkauan layanan publik instansinya.
Melalui sistem pengelolaan yang adaptif dan terukur, BGN merasa optimistis bahwa Program MBG akan tetap berjalan efektif di tengah transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern serta efisien.
Laporan: Hendri | Editor: Arya