Dukung Penataan Humanis, Partai Golkar Ende Minta Pemkab Utamakan UMKM Lokal di Kawasan Ndao

ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Ende secara resmi mendorong dilakukannya penataan kawasan pesisir Ndao yang bernuansa humanis dengan mengutamakan keberlangsungan hidup pelaku UMKM lokal setempat.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Golkar yang telah menyampaikan sikap resmi terkait langkah pemerintah dalam penertiban kawasan Ndao,” ujar Ketua DPD P Golkar Kabupaten Ende, Herman Y. Wadhi, Rabu (02/04/2026).

Sikap partai berlambang pohon beringin tersebut merupakan cerminan komitmen mereka yang diinstruksikan untuk terus diperjuangkan oleh perpanjangan tangan partai di DPRD.

Pihak Golkar sejatinya sangat memahami bahwa penataan kawasan Ndao tidak bisa dilepaskan dari aturan sempadan pantai, tata ruang wilayah, serta aspek mitigasi bencana.

“Kawasan pesisir memiliki fungsi penting sebagai ruang publik yang harus tertib, sekaligus sebagai zona perlindungan terhadap risiko seperti abrasi, gelombang tinggi, dan potensi bencana lainnya,” paparnya.

Oleh sebab itu, upaya penertiban dari pemerintah diakui sebagai bagian dari tanggung jawab mutlak dalam menjaga keselamatan dan keteraturan wilayah pesisir.

Namun di sisi lain, Herman juga menyoroti adanya dinamika pertumbuhan aktivitas warga yang cukup signifikan di kawasan tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

“Di bagian depan terminal Ndao terdapat bangunan usaha milik para pelaku UMKM yang tumbuh secara mandiri selama bertahun-tahun tanpa dukungan penataan dari pemerintah, sehingga saat ini terlihat tidak teratur dan terkesan semrawut,” bebernya.

Kondisi serupa juga terlihat pada bagian sebelah barat Gapura Selamat Datang Kota Ende hingga area sebelum Kampung Gheoghoma yang kini justru berkembang pesat menjadi ruang publik yang hidup.

Kawasan yang terbentuk dari lahan timbunan material pelebaran jalan tersebut selalu ramai dikunjungi masyarakat pada sore hari untuk berolahraga, menikmati senja, maupun sekadar bersantai bersama keluarga.

“Dari keramaian tersebut, tumbuh aktivitas ekonomi rakyat secara alami, di mana para pedagang kecil yang telah berjualan bertahun-tahun di kawasan ini menyediakan kebutuhan sederhana seperti kopi, pisang, singkong, hingga rokok,” ungkap perwakilan Golkar tersebut.

Fakta di lapangan itu membuktikan bahwa kawasan Ndao memiliki potensi besar untuk ditata menjadi sebuah ruang ekonomi masyarakat yang sangat dinamis.

“Karena itu, penertiban tidak boleh hanya berfokus pada pembongkaran, tetapi harus diarahkan pada penataan kawasan secara menyeluruh dan terintegrasi,” tegas Herman.

Untuk merealisasikan konsep penataan terpadu tersebut, Herman mengusulkan sejumlah solusi strategis yang salah satunya adalah mendorong penataan langsung pada area depan terminal dan kawasan sebelah barat Gapura hingga sebelum Kampung Gheoghoma.

Pemerintah dituntut untuk menerapkan konsep penataan di lokasi eksisting dengan menghadirkan desain kawasan yang estetis, fungsional, dan dilengkapi zonasi lapak usaha maupun berbagai fasilitas pendukung.

“Keberadaan pedagang lokal yang telah lama menjadi bagian dari ekosistem kawasan harus diakomodasi secara adil dan proporsional dengan menyediakan ruang usaha yang tertata, legal, dan berkelanjutan,” usulnya.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, pemerintah diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang tertib dan aman tanpa harus mematikan mata pencaharian para rakyat kecil.

“Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penataan kawasan Ndao melalui Fraksi Golkar sebagai perpanjangan tangan partai di DPRD yang bermitra dengan pemerintah,” pungkas Herman.

Laporan: Marsianus | Editor: Arya