Tak Terbukti Bersalah, Hakim PN Medan Vonis Bebas Videografer Amsal Christy

pranusa.id April 1, 2026

Amsal Christy Sitepu

MEDAN, PRANUSA.ID – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan secara resmi menjatuhkan vonis bebas terhadap seorang videografer bernama Amsal Christy Sitepu terkait kasus dugaan penggelembungan dana atau mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Keputusan hukum yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan tersebut dibacakan langsung dalam agenda sidang putusan yang digelar pada Rabu (1/4/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa Amsal sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti dakwaan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair dan subsider penuntut umum,” ujar majelis hakim yang diketuai oleh Mohammad Yusafrihardi Girsang.

Merujuk pada putusan pengadilan tersebut, majelis hakim pun langsung memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari seluruh jeratan dakwaan penuntut umum.

Tidak hanya membebaskan terdakwa secara fisik, pihak pengadilan juga diwajibkan untuk memulihkan hak-hak Amsal dalam hal kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya di mata hukum.

Menurut pertimbangan majelis hakim, tidak terdapat satu pun materi perbuatan dari terdakwa yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perbuatan melawan hukum.

Vonis bebas tak bersyarat ini berbanding terbalik dengan tuntutan pidana yang sebelumnya telah diajukan oleh jaksa penuntut umum Wira Arizona pada persidangan sebelumnya.

Sebelum putusan pembebasan ini dibacakan, pihak jaksa sejatinya telah menuntut Amsal dengan hukuman pidana kurungan penjara selama dua tahun.

Selain hukuman badan berupa kurungan penjara, jaksa juga sempat menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.

Tuntutan jaksa penuntut umum tidak berhenti di situ karena Amsal sebelumnya juga dibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti kerugian negara yang mencapai angka Rp202.161.980.

Apabila uang pengganti kerugian negara tersebut tidak sanggup dibayarkan oleh terdakwa, maka hukumannya akan diganti dengan tambahan pidana penjara selama satu tahun.

Laporan: Severinus | Editor: Michael

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…