Ganjar Dukung Penuh Komitmen Pemerintah Pusat Basmi Mafia Tanah
PRANUSA.ID– Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengapresiasi sekaligus memberikan dukungan besar terhadap komitmen Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pemberantasan mafia tanah.
”Ini bagus karena akan serius memberantas mafia tanah dan sudah bekerja sama dengan kepolisian,” kata Ganjar, Jumat (24/9).
Ganjar mengaku ikut bergetar saat membacakan amanat menteri ATR/BPN dalam upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021. Sebab dalam amanat tersebut terdapat dua keseriusan yang ditonjolkan, yakni sisi pelayanan yang cepat dan terbuka, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendukung kemudahan usaha, serta keseriusan memberantas mafia tanah.
”Ada keseriusan yang ditonjolkan di sana. Pertama sisi pelayanan, peran ATR/BPN ini tinggi seperti memudahkan izin dan memberikan pelayanan cepat termasuk layanan ruang untuk usaha. Kedua keseriusan memberantas mafia tanah,” ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, ada perubahan besar dan cepat terkait pelayanan di ATR/BPN. Dia menggambarkan pelayanan di ATR/BPN sebelumnya sebagai ruang gelap, namun kondisi tersebut telah berubah dan semakin hari semakin baik, cepat, serta mudah.
”Informasi ini yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa kalau mau mengurus gampang. Dulu kantor paling gelap itu ATR/BPN. Semua urusan tidak kelihatan, peteng ndhedhet bahasanya, tapi sekarang terang benderang karena semua dibuka dan masyarakat bisa melihat dengan baik,” terang Ganjar.
Ganjar juga mendukung Presiden Joko Widodo dalam memerangi mafia tanah. Sebab saat ini masih banyak kejadian hak atas tanah seseorang hilang karena ada kekuatan yang mengambil alih dengan cara apa pun.
”Sekali lagi, apa pun (caranya). Apakah itu tekanan, administrasi, dan tidak jarang juga mempengaruhi kawan dari BPN. Banyak sekali caranya, komitmen itu bagus bahkan presiden tadi jelas menyampaikan, polisi tindak langsung mafia tanah,” ucap Ganjar.
Komitmen untuk memberantas mafia tanah itu, kata Ganjar, membuat masyarakat tenang dan pihak yang memiliki sertifikat serta legalitas yang jelas terkait hak atas tanah dan kepemilikan tidak dapat digugat lagi.
Laporan: Bagas R
Editor: Jessica C. Ivanny
