Hasto: PDIP Dukung KPK Berantas Korupsi

pranusa.id October 11, 2022

FOTO: Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. (Dok.www.pdiperjuangan.id)

PRANUSA.ID — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sanksi pemecatan kepada kader partai yang tertangkap tangan oleh KPK,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Dia mengatakan PDIP mengedepankan integritas dalam sistem tata kelola partai politik yang mendukung kerja KPK.

Dia menjelaskan PDIP memiliki sekolah untuk melaksanakan kaderisasi dalam menghasilkan negarawan dengan standar moral yang tinggi. Karena tiap calon pengurus partai, kepala daerah dan calon legislatif wajib mengikuti sekolah partai dan psikotes sebagai bagian dari kaderisasi calon pemimpin yang berproses dari bawah.

“KPK selalu menjadi narasumber tetap guna membangun kesadaran pentingnya pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Selain itu, PDIP membangun sistem kesadaran menjaga integritas dengan sepaket peraturan di antaranya kewajiban pimpinan partai melaporkan kekayaan kepada ketua umum.

Kemudian, proses seleksi ketat untuk penugasan kader partai, sehingga mereka yang berstatus tersangka korupsi, tidak bisa dicalonkan menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota legislatif.

Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi, selain dilihat dari aspek perilaku kader, juga dilihat dari sistem hukum dan sistem politik.

Dia menjelaskan, saat pertemuan dengan himpunan ahli psikologi Indonesia, dia pernah menanyakan apakah psikotes dapat mengetahui adanya indikasi untuk mereka yang ditugaskan sebagai kepala daerah hingga anggota DPR RI memiliki kecenderungan untuk korupsi.

“Ternyata psikotes belum bisa melakukan untuk itu,” ujarnya.

Sehingga, dalam proses psikotes selanjutnya, PDIP menambahkan tiga kriteria yang akan ditanyakan kepada para kader.

Jika hasilnya pejuang partai, ditempatkan di struktur partai. Sementara jika dapat melaksanakan tugas fungsional partai ditempat di eksekutif dan legislatif partai.

“Kalau pragmatis harus hati-hati, jika cenderung lebih kuat akan menjadi pedagang politik,” ungkapnya. (*)

Reporter: Antara
Editor: Jessica C.

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…