Isu Sawit Seret Nama Prabowo, Hashim Sebut Ada Perusahaan yang Biayai Fitnah

JAKARTA — Isu kepemilikan lahan sawit yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat di ruang publik. Menanggapi hal itu, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, angkat bicara dan menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar.

Hashim menyatakan Prabowo tidak memiliki lahan sawit, bahkan tidak satu hektare pun, di wilayah Indonesia. Ia menilai isu tersebut sengaja disebarkan untuk membangun opini negatif terhadap pemerintahan saat ini.

“Tidak benar kalau ada tuduhan Prabowo punya lahan sawit. Satu hektare pun tidak ada,” kata Hashim.

Menurut Hashim, narasi tersebut bukan sekadar isu liar, melainkan diduga kuat digerakkan oleh kepentingan tertentu. Ia menyebut ada ratusan perusahaan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah saat ini karena penegakan hukum mulai dijalankan secara tegas.

“Ada lebih dari 200 perusahaan, pemiliknya orang-orang yang tidak benar. Kami menduga mereka inilah yang menyebarkan fitnah-fitnah seperti ini,” ujarnya.

Hashim menilai, kelompok tersebut merasa terancam karena pemerintah mulai bersikap tegas terhadap praktik-praktik yang selama ini merugikan negara. Kondisi itu, kata dia, mendorong upaya sistematis untuk membangun citra buruk terhadap Prabowo.

“Kita melihat indikasi yang jelas, ada yang membayar. Ada yang membiayai influencer, bahkan bot di media sosial, untuk menyebarkan cerita seolah-olah Prabowo punya lahan sawit,” tuturnya.

Selain menyinggung isu tersebut, Hashim juga menyampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara yang ia dengar dalam pertemuan tersebut, salah satunya terkait keberadaan pabrik PT Toba Pulp Lestari.

Ia mengaku mendapat informasi bahwa operasional pabrik tersebut telah dihentikan sementara. Hashim berharap langkah itu tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi penutupan permanen demi kepentingan lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Saya dengar pabrik Toba Pulp Lestari sudah ditutup sementara. Mudah-mudahan bukan sementara, tapi selamanya. Aspirasi masyarakat Sumatera Utara ini tentu akan saya sampaikan langsung kepada Presiden,” kata Hashim.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjadi penghubung suara masyarakat daerah kepada pemerintah pusat, khususnya terkait isu lingkungan dan keadilan sosial yang selama ini menjadi perhatian publik.

Laporan: Judirho | Editor: Kristoforus