Jadi Korban Hoaks di Media Sosial, Yusril Tegaskan Tak Pernah Memvalidasi Keaslian Ijazah Jokowi

JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah tegas klaim di media sosial yang menyebut dirinya pernah memvalidasi keabsahan ijazah Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.

Klarifikasi atas informasi sesat tersebut ia sampaikan melalui keterangan resminya di Jakarta pada Minggu (3/5/2026).

“Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut ijazah Presiden Jokowi sah atau tidak sah dari sudut pandang hukum, narasi yang mencatut nama saya tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik,” kata Yusril.

Sosok yang juga merupakan pakar hukum tata negara tersebut menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki otoritas untuk menilai dokumen pribadi milik orang lain.

Penilaian keaslian dokumen akademik sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak dari lembaga pendidikan terkait, bukan domain seorang praktisi hukum.

“Penilaian semacam itu bukan ranah saya sebagai ahli hukum tata negara, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang belum diverifikasi, apalagi jika berkaitan dengan tokoh publik dan isu sensitif,” ujar Yusril.

Tudingan tak berdasar ini bermula dari peredaran unggahan di berbagai platform digital yang mengeklaim adanya legitimasi hukum dari sang profesor terkait polemik dokumen tersebut.

Ia pun meminta warganet untuk lebih bijak dan rasional agar tidak mudah termakan narasi adu domba.

“Setiap pernyataan yang dikaitkan dengan diri saya harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, saya sangat menyayangkan jika nama saya digunakan dalam penyebaran informasi yang tidak benar,” tutur Yusril.

Laporan: Hendri | Editor: Michael