Jelang Pilpres, Jokowi Naikkan Anggaran Kemenhan Prabowo Hingga Rp 61,7 Triliun
Laporan: Severinus THD | Editor: Bagas R.
PRANUSA.ID– Pemerintah RI melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menambah anggaran dengan angka yang sangat besar ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2020-2024, sebelumnya telah disepakati sebesar USD 20,75 miliar. Namun, untuk alokasi tahun 2024, berubah menjadi USD 25 miliar dolar sekitar Rp 385 triliun. Artinya, anggaran pertahanan naik US 4 miliar, atau sekitar Rp 61,7 triliun.
Kenaikan anggaran pertahanan yang besar tersebut diambil dari pinjaman luar negeri. “Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari USD20,75 miliar ke USD25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” ucap Sri Mulyani pada Rabu (29/11/2023)
Sri Mulyani juga menyebutkan hal ini dilakukan berdasarkan pendapat dari Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo merasa kebutuhan alutsista Indonesia saat ini masih belum cukup untuk menghadapi geopolitik dunia yang terjadi.
Kebijakan menaikkan anggaran pertahanan ini pun lantas menuai banyak kritik keras dari berbagai pihak. Terutama karena dilakukan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.
Salah satunya adalah Co-captain Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies-Muhaimin, Tom Lembong, yang menyoroti besarnya kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Tom, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, mempertanyakan urgensi di balik kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan yang melejit menjadi US$25 miliar, dari sebelumnya hanya US$20,75 miliar untuk 2024 mendatang. Ini artinya, jika menggunakan kurs rata-rata saat ini, total anggarannya sekitar Rp60-70 triliun.
“Seberapa besar urgensi mengguyur dana puluhan triliun untuk tambahan alutsista, sementara rakyat semakin tertekan dengan harga pangan yang terus naik, kesulitan akses kesehatan, mahalnya pendidikan, minimnya lapangan kerja, serta kesulitan memiliki rumah?” kata Tom, lewat keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan turut memberikan kritik atas kebijakan kenaikan anggaran pertahanan.
Koalisi menilai, kenaikan anggaran di KemHan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar. Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang Menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri.
Koalisi juga menilai, sulit untuk mengukur efektifitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir. Apalagi saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan.
“Untuk itu, publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024,” terang koalisi dalam keterangan tertulis 2 Desember 2023, di Jakarta.
Belum lagi, di Kementerian Pertahanan sendiri terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program Food Estate yang gagal namun telah merusak hutan. Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di KemHan pada proyek Komponen Cadangan dan Alutsista.
