Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tak lepas dari peran perempuan. Sejatinya, perempuan memiliki pemahaman kuat di sektor sumber daya alam. Oleh karena itu, KLHK mendukung kesetaraan gender baik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, maupun dalam pembangunan nasional secara luas.
Mendukung hal tersebut, Pokja Gender KLHK, Ditjen PHPL, Ditjen PSKL dan BLU KLHK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk implementasi dan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran. Pokja Gender KLHK bekerjasama dengan Program Kehutanan Multipihak (Multistakeholder Forestry Programme Fase ke-4/MFP4) pada kegiatan yang dilaksanakan secara virtual pada 29 Juli 2020. Kegiatan dalam bentuk webinar dan klinik konsultasi penyusunan dokumen Analisa Kesenjangan Gender – Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement – GBS atau Penyataan Anggaran Gender ini, diikuti peserta yang berasal dari 16 provinsi unit kerja Direktorat Jenderal PHPL, dan 5 wilayah kerja Ditjen PSKL dan BLU. Mereka mempresentasikan hasil kerjanya dalam bentuk dokumen GAP dan GBS.
Spesialis Gender dan Inklusi Sosial dari Universitas Sebelas Maret, Prof. Ismi Dwi Astuti sebagai narasumber sekaligus peninjau dokumen menekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan sesuatu yang berada di luar program yang ada. Dokumen GAP dan GBS adalah alat untuk memudahkan peserta dalam mengenali kesenjangan gender dan memecahkan persoalan tersebut di dalam kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing peserta.
“Kelemahan umum yang masih ditemui dalam pengarusutamaan gender adalah bagaimana menyelaraskan antara tujuan awal, pemilahan data, mengindentifikasi kesenjangan gender lewat data, lalu menyusun rencana kegiatan dan indikatornya. Hal tersebut saling terkait satu sama lain,” katanya.
Pada akhir tinjauannya, Prof Ismi Dwi menegaskan yang harus disamakan adalah pemahaman bersama bahwa pengarusutamaan gender itu bukan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus sama dalam semua hal, melainkan dengan perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan bisa saling mengisi untuk mencapai tujuan bersama.
Dokumen-dokumen yang telah disusun peserta menjadi bekal pendukung bagi penelitian RAKL yang sedang dilakukan di KLHK. Ernawati Hartono, dari Pokja Gender KLHK mengapresiasi hasil kerja para peserta yang telah memberikan warna baru dari program Pengarutamaan Gender di KLHK.
“Kami optimistis hasil pelatihan ini akan mempercepat dan memaksimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun-tahun ke depan. Selanjutnya, tugas para peserta adalah mengawal dan mengimplementasikan dokumen GAP – GBS yang telah disusun ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Program MFP-4 Tri Nugroho memberikan apresiasi pada para peserta. Dia mengatakan proses belajar singkat melalui virtual dan telah memberikan hasil yang baik.
“Saya berharap pelatihan ini dapat mengubah cara pandang peserta sejak dari perencanaan program dan pelaksanaanya yang akan mempertimbangkan analisa gender,” ujarnya saat menutup kegiatan.
Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Biro Perencanaan KLHK Ayu Dewi Utari menyampaikan peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi fasilitator yang berfungsi sebagai katalis percepatan pelaksanaan PUG di KLHK khususnya di satker masing-masing. Dia juga berpesan jangan lupa untuk melakukan tagging kegiatan responsif gender.
“Harapan besarnya KLHK bisa mempertahankan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) yang akan dilaksanakan tahun depan,” kata Ayu, di Jakarta (6/8).
Dokumen analisa gender dan analisa budget ini bertujuan untuk menguatkan perencanaan, memastikan penyaluran program berjalan dan memberikan dampak yang lebih baik. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pihak dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang ada, terhadap isu gender sehingga dapat terwujud anggaran berbasis kinerja yang responsif gender.
