KLHK: Hanya 5,79 Persen Luas IPPKH Tambang di Kalimantan Selatan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa secara umum, luas total kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah kurang lebih 1.664.000 Ha. Dari jumlah tersebut, sekitar 950.800 Ha merupakan kawasan hutan lindung dan produksi. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan guna mendukung pembangunan, dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Data IPPKH aktif di Provinsi Kalsel sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 93 unit dengan luas kurang lebih 56.243 Ha (5,92 % dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi)” sebut KLHK dalam rilis yang diterima Pranusa.id pada Sabtu (23/1/2021).

KLHK menyebut dari jumlah luasan IPPKH tersebut,  IPPKH Non Tambang (pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jaringan komunikasi) sebanyak 6 unit dengan luas kurang lebih 1.165 Ha dan IPPKH pertambangan (Batubara, Bijih Besi dan Galian C) sebanyak 87 unit seluas kurang lebih 55.078 Ha (5,79 % dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi). Dari 87 unit IPPKH Pertambangan eksisting di Kalsel, sejumlah 55 unit IPPKH dengan luas kurang lebih 43.744 Ha, terbit sebelum 20 Oktober 2014 (30 unit IPPKH seluas 19.209 Ha telah dilakukan perpanjangan atau revisi IPPKH). Sementara IPPKH yang terbit setelah tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 32 unit, dengan luas kurang lebih 11.334 Ha.

“Berdasarkan data penutupan lahan KLHK tahun 2019, dari total IPPKH pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas kurang lebih 55.078 Ha yang terindikasi telah beraktivitas di lapangan adalah seluas kurang lebih 30.841 Ha” sebut kementerian tersebut.

Ditambahkan bahwa luas bukaan tambang pada areal IPPKH tersebut lebih kecil jika dibandingkan bukaan tambang di luar kawasan hutan (APL) seluas kurang lebih 53.456 Ha. Permohonan penggunaan kawasan hutan pun disebut wajib dilengkapi dengan rekomendasi gubernur dan dokumen lingkungan, serta yang tidak kalah penting adalah mempunyai izin sektor yang masih berlaku. Dalam hal ini, izin sektor tambang (IUP/ PKP2B/KK) merupakan kewenangan Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah.

“Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh KLHK” tulis KLHK.

Dalam hal penerbitan Perpanjangan IPPKH pun disebut, permohonan perpanjangan IPPKH wajib dilengkapi dengan izin sektor yang masih berlaku, Dokumen Lingkungan, citra satelit dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan BPKH, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS dan BPHP. Dokumen-dokumen ini menjadi bahan penelaahan dan pertimbangan Menteri dalam memberikan atau menolak permohonan perpanjangan IPPKH.

KLHK mengaku bahwa polemik tentang analisis banjir Kalimantan Selatan dapat dipahami, karena ada keinginan secara cepat mencari sebab dan untuk segera mengatasinya. Pragmatisme itu terjadi di tengah kemelut bencana banjir besar dan luas dengan korban ratusan ribu  orang yang harus mengungsi. Bagi pemerintah, disebut tidak mudah asal menunjuk, tanpa mempelajari sebab–akibat atau hubungan kasualitas yang dilandasi oleh pengetahuan selain fakta-fakta lapangan diantara peran Kementerian dan Lembaga. Oleh karena itu, KLHK melakukan kajian khususnya dengan lokus DAS Barito di Kalimantan Selatan. Sangat jelas dalam pandangan KLHK bahwa banjir pada DAS Barito Kalsel yaitu pada  Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrim, dan sangat mungkin dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun.

“Apalagi saat analisis per tanggal 18 Januari, tentu masih dimensi landscape dan rainfall yang masih harus dilihat. Tentu saja ada aspek lain seperti sistem drainase wilayah, tutupan lahan, dan menyusur lagi soal perizinan. Semua harus secara sistematis diidentifikasi dan didalami” jelas kementerian.

Dijelaskan lagi bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dengan luas total kurang lebih 6,2 juta ha, merupakan DAS lintas provinsi, meliputi Provinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 4,4 juta ha, Provinsi Kalimantan Timur seluas kurang lebih 8 ribu ha, Provinsi Kalimantan Barat seluas kurang lebih 590 ha, dan di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri seluas kurang lebih 1,8 juta ha atau setara 29%.

KLHK pun melakukan telaah terhadap perubahan tutupan hutan secara seri, dengan menggunakan matriks transisi perubahan tutupan lahan, khusus untuk wilayah DAS Barito di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode telaahan memenuhi kaidah Land Degdaration Neutrality untuk menilai perubahan tutupan lahan termasuk kategori improve, stable atau degraded. Hal ini dinilai berguna dalam menentukan target penambahan tutupan lahan tiap tahunnya.

Data menunjukkan pada tutupan lahan (land cover) DAS Barito Kalsel terjadi penurunan tutupan hutan  baik hutan alam maupun hutan tanaman. Sebaliknya terdapat kenaikan areal perkebunan, sawah, pertambangan dan pemukiman. Perubahan perkebunan dan pertambangan terjadi dari waktu ke waktu.

KLHK pun merilis data Periode tahun 2000-2006, perkebunan  31.629 Ha (dari 25.796 Ha) dan Pertambangan 18.100 Ha (dari 7.966 Ha). Tahun 2006-2011, Perkebunan 39.481 Ha (dari 30.545 Ha)  dan Pertambangan 20.625 Ha (dari 18.100 Ha), dan tahun 2011-2015, Perkebunan 180.566 (dari 38.451 Ha) dan Pertambangan 26.180 Ha (dari 19.592 Ha).

Pada periode tahun 2015-2019, luas perkebunan 236.917 (dari 169.137 Ha) dan Pertambangan 37.224 (dari 23.185 Ha). Perubahan dalam pertambangan berasal dari pertanian lahan kering campuran  seluas 5.524 Ha dan dari lahan terbuka seluas 2.342 Ha.

Gambaran tersebut dianggap menunjukkan dinamika perubahan tutupan lahan yang  terjadi di DAS Barito  Kalsel secara keseluruhan. DAS Barito Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 39,3% kawasan hutan dan 60,7% Areal  Penggunaan Lain (APL) bukan hutan.

Sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sempat memberikan kritik pada Presiden Joko Widodo yang menyebut banjir di Kalimantan Selatan dipicu oleh cuaca ekstrem. Walhi menyebut bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tak melulu karena cuaca ekstrem, tapi juga oleh kerusakan ekologi. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menyebut bahwa banjir ini merupakan yang terparah.

“Banjir (2021) kali ini adalah banjir terparah dalam sejarah Kalimantan Selatan yang sebelumnya,” kata Kis, sebagaimana dilansir oleh Suara.com.

Disebutkan bahwa berdasarkan laporan tahun 2020, terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif hingga ditinggalkan tanpa memenuhi kewajiban reklamasi. Ini belum lagi didukung oleh meluasnya perkebunan kelapa sawit.

“Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit,” tegasnya.