Kritik PPKM Darurat, KAMI Se-Jawa Minta Luhut Dipecat sebagai Koordinator

PRANUSA.ID– Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Jawa menilai pemerintah tidak serius dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang ditetapkan sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

Menurut pihak KAMI se-Jawa, hal tersebut bisa dilihat dengan masuknya WNA Cina di Bandara Sultan Hasanuddin di tengah pembatasan kegiatan masyarakat Indonesia.

“Mobilisasi dan interaksi warga di dalam negeri ditekan sedemikian rupa, namun arus masuk masuk dari luar negeri dibebaskan, bahkan TKA Asing terutama China bebas masuk,” kata pihak KAMI se-Jawa, Selasa 6 Juli 2021.

Pihak KAMI se-Jawa menilai bahwa langkah yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangatlah keliru.

“Kebijakan Pemerintah Jokowi seperti ini sangat keblinger,” lanjutnya di keterangan tertulis. 

Tak hanya itu, pihak KAMI se-Jawa juga mengkritik penujukkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM. Menurut pandangan KAMI Se-Jawa, Luhut bukanlah pemimpin kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan dilindungi UU Otonomi Daerah. KAMI Se-Jawa berpendapat bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota bukan bawahan Luhut.

“Karena itu, dia tak berhak memberi perintah apalagi mengancam akan memecat pimpinan daerah bila tidak melaksanaka PPKM Darurat,” tegas KAMI Se-Jawa. 

Oleh karena itu, KAMI Se-Jawa meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan penunjukan Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali. Menurut KAMI, langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut adalah kekeliruan. 

“Luhut Binsar sangat tidak pantas menjadi Koordinator PPKM Wilayah Jawa Bali, untuk itu seharusnya dipecat,” pungkas KAMI se-Jawa.

 

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny