Luhut Urus Minyak Goreng, Jokowi Tidak Percaya Menteri yang Lain?

pranusa.id May 26, 2022

FOTO:.Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Reuters/Darren Whiteside)

PRANUSA.ID– Direktur Eksekutif Indonesian Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan tanggung jawab urusan minyak goreng kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sangat tidak tepat. Hal itu, menurutnya, akan memunculkan kesombongan dan bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan atau abuse of power.

“Kan menteri itu sudah ada job-jobnya, sudah ada pos-posnya. Masa iya semua job dan semua pos diberikan ke Luhut semua,” ujar Ujang saat dilansir dari Alinea.id, Rabu (25/5).

Ujang menilai, keputusan Jokowi tersebut bisa saja merupakan bentuk kepercayaan pada Luhut. Namun, di saat yang sama sebagai bentuk ketidakpercayaan pada menteri-menteri lain.

Mestinya, kata Ujang, Jokowi tak memberikan kepercayaan berlebihan ke Luhut karena menumpuk satu jabatan dalam diri seorang itu tak bagus. Selain itu, masih banyak menteri lain atau juga anak bangsa yang hebat di Tanah Air untuk dapat menangani kisruh migor.

“Sebaiknya urusan minyak goreng itu berikan ke Menko Ekonomi. Bukan Menko Marves. Mestinya dikasih ke menteri lain lah. Tetapi sudah tak mungkin. Karena itu sudah keinginan Jokowi dan sekaligus juga keinginan Luhut,” kata dia.

Sebelumnya, juga ada Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, penunjukan Luhut mengindikasikan adanya permasalahan yang sangat serius di kabinet.

Herzaky menegaskan, terkait tiap permasalahan besar yang muncul, Jokowi selalu menyerahkannya kepada Luhut untuk menanganinya. Dia berpendapat, Jokowi sepertinya memiliki ketergantungan amat tinggi dengan Luhut.

“Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai,” kata Herzaky, Rabu.

Herzaky menilai, penunjukan Luhut juga bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet. Terkesan ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan, dan ada yang seakan-akan dipinggirkan.

 

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…