PRANUSA.ID– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.
Saat memimpin rapat pengarahan kepada kepala daerah secara virtual, ia pun meminta seluruh kepala daerah untuk mempercepat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.
Jokowi kemudian menyinggung dana desa yang dianggarkan untuk UMKM sebesar Rp13,3 triliun untuk 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Namun, yang baru terpakai baru Rp2,3 triliun.
“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali, rakyat menunggu, sehingga ini agar segera dikeluarkan,” ujar Jokowi dilansir Pranusa.ID dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (19/7/2021).
Selanjutnya, dana perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp12,1 triliun. Berdasarkan catatan yang ia miliki realisasi baru Rp2,3 triliun. Artinya belum ada 20% dana yang dicairkan.
Lambatnya realisasi anggaran juga ditemukan pada program dana desa. Dianggarkan sebanyak Rp72 triliun, di antaranya sebanyak Rp28 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT). Namun, relisasi dana BLT baru Rp5,6 triliun atau kurang dari 25%.
“Ini yang saya minta percepat. Sekali lagi, dengan kondisi yang seperti ini percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tegas Jokowi.
Laporan: Bagas R
Editor: Jessica C. Ivanny
