Mulai 2021 UN Dihapus! Ini Sistem Penilaian Pengganti UN

pranusa.id December 11, 2019

(Gambar: zonasultra.com)

 

PRANUSA.ID — Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021 akan dihapuskan dan diganti menjadi sistem assesment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter.

Hal ini ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam pemaparan program “Merdeka Belajar” di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Penilaian kompetensi minimum yang dimaksud oleh Nadiem mengacu pada literasi dan numerasi. Jadi, bukan lagi berdasarkan mata pelajaran.

Menurut Nadiem, hal penting dalam literasi merujuk pada kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep dibalik tulisan itu.

Sementara itu, numerasi ialah kemampuan siswa untuk menganalisa angka-angka. Jadi, siswa diharapkan lebih menguasai konten atau materi.

“Ini tetap berdasarkan kompetensi minimum dan kompetensi dasar yang diperlukan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya,” jelas Nadiem.

Tak kalah penting adalah bagaimana guru mengamati perilaku dan sikap peserta didik dalam kesesuaiannya dengan Pancasila. Hal ini yang disebut dengan survei karakter.

Survei karakter ini, kata Nadiem, akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan siswa-siswa yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas Pancasila-nya di lingkungan sekolah.

Kebijakan Mendikbud ini didukung oleh Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi.

Dede menjelaskan bahwa awalnya UN bukan sebagai indikator kelulusan, melainkan sebagai alat ukur atau test standarisasi kemampuan saja.

“Namun, dalam perkembangannya berubah menjadi standar kelulusan,” ujarnya, Rabu (11/12/2019).

Dalam penerapan paradigma survei kemampuan, Dede mengingatkan agar Mendikbud juga memperhatikan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Pasalnya, antara daerah 3T dengan daerah urban pasti memiliki perbedaan pola pendidikan, sarpras, dan kompetensi. Selain itu, jangan sampai pengganti UN justru semakin membebani para siswa.

Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa UN masih akan digelar di tahun 2020 dan merupakan pelaksanaan UN terakhir dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Penulis: Cornelia

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Keterlibatan Pemerintah dalam Teror Ketua BEM UGM
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara…
Negosiasi Sukses: Ekspor Sawit, Tekstil, hingga Semikonduktor RI ke AS Kini Kena Tarif Nol Persen
WASHINGTON D.C. – Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat (AS)…
Laku Rp6,5 Miliar, Lukisan “Kuda Api” SBY Dibeli Orang Terkaya Kedua di Indonesia
JAKARTA – Sebuah lukisan karya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang…
Membentuk Karakter Kuat, Melahirkan Generasi Hebat
KOLOM— Di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital, Generasi…
Menlu Sugiono Tegaskan DK PBB dan Board of Peace Harus Bersinergi Wujudkan Perdamaian Gaza
NEW YORK – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, secara…
WhatsApp Image 2026-02-09 at 10.45.26