Tolak Komersialisasi Lahan BUMN, Hashim Djojohadikusumo: Dijual Harga Pasar Itu Haram

JAKARTA, PRANUSA.ID – Pemerintah Republik Indonesia terus menggenjot percepatan pembangunan perumahan rakyat melalui pemanfaatan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN).

Kebijakan strategis ini merupakan salah satu upaya konkret dalam menyukseskan program tiga juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa seluruh lahan BUMN sejatinya adalah aset negara. Oleh sebab itu, aset tersebut wajib dipergunakan demi kepentingan masyarakat luas, khususnya guna menyediakan hunian yang terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Hashim secara langsung dalam acara pencanangan pembangunan hunian pendukung program tiga juta rumah. Agenda ini berlangsung di Stasiun Manggarai, Jakarta, pada Senin (16/3/2026).

“Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar, itu haram, itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan,” papar Hashim.

Instruksi tegas ini dilontarkan untuk merespons adanya kecenderungan dari sejumlah pihak yang ingin mengomersialkan lahan negara.

Hashim menilai penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan mustahil terwujud jika tanah BUMN dijual mengikuti harga pasar.

Berangkat dari pemikiran tersebut, lahan milik perusahaan pelat merah diminta untuk diprioritaskan sepenuhnya bagi proyek pembangunan perumahan rakyat.

Langkah ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warganya.

Lebih jauh lagi, sektor properti ini dinilai tidak hanya sekadar program sosial semata, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang sangat masif.

Pembangunan hunian dipercaya sanggup memacu pergerakan berbagai roda industri yang bermuara pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan program perumahan ini, kita bisa mendorong bahkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih,” tegasnya.

Efek berganda dari sektor perumahan dinilai sangat besar karena melibatkan rantai pasok industri pendukung secara langsung. Ekosistem ini mencakup ketersediaan bahan bangunan hingga keterlibatan sektor jasa secara meluas.

“Anak-anak yang belajar makroekonomi pun tahu bahwa begitu banyak sektor akan bergerak, di mana semen, mebel, kabel listrik, besi, kayu, semuanya saling terkait,” ucapnya.

Kendati pemerintah tengah memprioritaskan percepatan pembangunan, aspek kuantitas diingatkan agar tidak menjadi satu-satunya target capaian.

Kualitas fisik bangunan harus senantiasa dijaga agar masyarakat benar-benar mendapatkan tempat tinggal yang aman sekaligus layak huni untuk jangka panjang.

Laporan: Judirho | Editor: Arya