Papua Bakal Mekar Jadi 5 Provinsi, Natalius Pigai: Itu Politik Pendudukan!

pranusa.id March 11, 2022

FOTO: Natalius Pigai (Ari Saputra/detikcom)

PRANUSA.ID — Pemekaran wilayah Papua menjadi 5 provinsi saat ini tengah diproses pemerintah dan DPR sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, khususnya Pasal 76 tentang pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru di Papua.

Menanggapi hal itu, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut membagikan video demo penolakan rencana pemekaran yang dilakukan warga di Kota Jayapura, Rabu (10/3/2022).

Menurutnya, rencana pemekaran provinsi baru di Papua tersebut merupakan keputusan sepihak pemerintah pusat.

“Papua menolak Pemekaran Provinsi secara sepihak oleh Pemerintah Pusat. . 4 Juta Penduduk 5 Provinsi,” kata Natalius dalam cuitan di akun Twitter miliknya, seperti dikutip Fajar.co.id, Jumat (11/3/2022).

Tokoh asal Papua itu menegaskan jika upaya pemekaran yang akan dilakukan adalah sebuah politik pendudukan.

“Itu bukan pemekaran tapi politik pendudukan. Kalau itu yg terjadi maka Pak Jokowi & Tito, Komisi 2 deklarasi saja Rakyat Papua bukan bangsa Kacung. @jokowi,” tegasnya.

Papua sendiri saat ini sudah terbagi jadi dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Rencananya akan ada provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. (*)

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Surplus Dagang Tembus USD38,7 Miliar, Menkeu: Ekonomi RI Terjaga Kuat
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa…
Perkuat Pembangunan Daerah, Ketapang Suntik Modal Bank Kalbar Rp7,5 Miliar
PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang kembali menunjukkan komitmen strategisnya…
Mempawah Raih Penghargaan Adiwiyata Provinsi Kalbar 2025
PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali menorehkan prestasi di bidang…
Sita 4 Ton Sabu dan Gulung 42 Jaringan, BNN Berhasil Ungkap 746 Kasus Sepanjang 2025
JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) menutup tahun 2025 dengan…
Respon Fasilitasi Gubernur, DPRD Ende Ingatkan Bahaya Perkada: Janji Politik Bupati Bisa Gagal
ENDE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende merespons…