PBNU dan ICMI: Indonesia Tidak Perlu Keluar dari Board of Peace Bentukan AS

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan perannya di dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Keanggotaan tersebut dinilai harus dimanfaatkan sebagai alat diplomasi strategis untuk mewujudkan perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/3/2026).

“Ya, kita cari caranya memanfaatkan BoP untuk upaya perdamaian itu,” terangnya.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi PBNU yang mendukung agar Indonesia tidak keluar dari keanggotaan BoP.

Bagi Gus Yahya, Indonesia justru bisa memanfaatkan posisinya di badan bentukan Presiden AS Donald Trump tersebut untuk membantu meredakan konflik.

Ia mengibaratkan bahwa sekecil apa pun alat diplomasi yang dimiliki, negara tidak boleh menyia-nyiakannya.

“Apa pun yang sudah ada di tangan ini, mari kita gunakan. Kalau kita butuh menggali lubang, ndak ada sekop, punyanya sendok, kita gali pakai sendok,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa segala instrumen yang ada harus digunakan secara maksimal demi tujuan yang lebih besar.

“Jangan ada yang walaupun kelihatannya lemah, lalu sesuatu yang sebetulnya bisa digunakan kita buang. Ndak begitu caranya. Kita gunakan apa pun karena kepentingan untuk perdamaian itu absolut,” tegasnya.

Sebelumnya, pandangan senada juga disuarakan oleh Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie.

Ia menilai Indonesia tidak perlu keluar dari Dewan Perdamaian Gaza meskipun kondisi geopolitik global sedang memanas.

Menurut Jimly, ada sejumlah langkah yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menyikapi situasi tersebut tanpa harus mengambil langkah mundur.

“Bukan mundur, tetap saja, kita tetap saja di situ. Lagipula Donald Trump kan sudah senang sama kita, ya alhamdulillah,” ungkapnya.

Namun, ia menyarankan agar pemerintah cukup melakukan penundaan pada beberapa poin kesepakatan tertentu jika diperlukan.

Lebih lanjut, Jimly memaparkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai negara berpenduduk muslim non-Arab terbesar di dunia.

“Kita sudah saatnya berperan untuk bagaimana menjembatani potensi konflik adu domba dari Israel kepada dunia Islam,” bebernya.

Ia sangat berharap terjalinnya kerja sama yang kuat antara bangsa Arab dan non-Arab—seperti Turki, Iran, Indonesia, dan Pakistan—guna merukunkan kembali negara-negara Islam secara global. Jimly juga mengingatkan agar umat Islam tidak mudah terprovokasi oleh sentimen sektarian.

“Jangan nanti diadu domba, oh ini gara-gara Syiah, orang Sunni harus begitu,” pungkasnya.

Laporan: Marsianus | Editor: Arya