Pengamat: Kritik PMKRI Ende Bukan Polemik, Bupati Harus Ubah Arah Kebijakan
ENDE – Kritik yang dilayangkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende terhadap kepemimpinan daerah baru-baru ini dinilai sebagai bukti bahwa energi demokrasi di Ende masih kuat.
Pengamat Kebijakan Publik, Umar Al-Khatab, menyatakan bahwa kritik PMKRI Ende tersebut sangat elementer dan berasal dari realita yang ditemukan di tengah masyarakat.
Umar menyoroti kritik PMKRI yang meliputi dasar pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK), substansi sloganistik janji kampanye, hingga kekecewaan karena tata kelola pemerintahan dinilai tidak menganut prinsip-prinsip good governance.
“Kritik mereka terhadap substansi dan arah perubahan yang dijanjikan bupati dan wakil bupati pada saat kampanye yang disebutnya bersifat sloganistik, mencerminkan kepedulian mereka terhadap tata kelola pemerintahan,” ujar Umar Al-Khatab.
Ia menambahkan, PMKRI melihat bahwa pemerintahan saat ini dinilai tidak menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Menurut Umar, kritik yang disampaikan organisasi kemahasiswaan ini harus disikapi dengan baik dan tidak perlu dijadikan polemik antara PMKRI Ende dan Bupati Ende.
Umar secara khusus meminta agar Pemerintah Kabupaten Ende fokus pada substansi kritik. Pemerintah diminta berusaha menjawabi kritik tersebut dengan mengubah arah kebijakan dan memperbaiki pola komunikasi.
“Pemerintah harus memperbaiki pola komunikasi agar lebih menonjolkan komunikasi yang memberikan pencerahan dan menambah bobot pengetahuan publik,” pungkasnya.
Laporan: Marsianus N.N | Editor: Arya
