Penyampaian KEM-PPKF 2027 oleh Presiden Prabowo Dinilai Puan Maharani Sangat Strategis

JAKARTA, PRANUSA.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani menilai bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Paripurna untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting bagi arah pembangunan nasional.

Menurut pandangannya, agenda rapat paripurna kali ini memiliki arti yang sangat khusus mengingat kepala negara hadir secara langsung untuk memaparkan draf rancangan awal kebijakan ekonomi dan instrumen fiskal di tengah dinamika tantangan global yang terus berkembang pesat.

“Kehadiran Bapak Presiden tentu saja akan menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN tahun 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V di Gedung DPR RI kawasan Jakarta pada hari Rabu.

Puan menjelaskan bahwa rumusan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tersebut merupakan landasan awal yang akan difungsikan sebagai fondasi dasar dalam tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027.

Dokumen kenegaraan tersebut diyakini memiliki peran yang amat strategis lantaran tidak sekadar berkaitan dengan desain rancangan postur anggaran melainkan juga akan difungsikan sebagai sarana antisipasi terhadap berbagai ancaman risiko ekonomi di tingkat global maupun domestik.

Pimpinan lembaga legislatif itu berharap perumusan dokumen terkait mampu menjadi pijakan utama bagi terciptanya iklim pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi sekaligus berdampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat luas.

“Asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM-PPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah serta pelaku pasar serta ruang gerak perekonomian nasional pada tahun 2027,” ujarnya.

Puan turut meyakini bahwa segenap lapisan masyarakat saat ini sedang menaruh harapan besar terhadap proses penyusunan kerangka keuangan negara tahun 2027 tersebut agar rencana pembangunan nasional nantinya dapat benar-benar menghadirkan manfaat konkret bagi seluruh rakyat.

“Kehadiran dari Bapak Presiden pada hari ini bukan hanya ditunggu oleh yang hadir pada ruangan ini, tentu saja ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia bagaimana nantinya rancang bangun APBN Tahun 2027,” tuturnya.

Penyelenggaraan Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 tersebut diketahui turut dihadiri secara langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan lembaga negara, hingga deretan ketua umum partai politik.

Selain mendengarkan agenda penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden, forum rapat tersebut juga membahas laporan Badan Legislasi DPR RI terkait agenda evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2026 yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengambilan keputusan.

Rangkaian agenda paripurna tersebut juga diisi dengan penyampaian pandangan dari seluruh fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III DPR RI mengenai tahapan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum rancangan tersebut dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan untuk menjadi usulan resmi dari pihak parlemen.

Laporan: Severinus | Editor: Michael