Rangkul Akademisi di Istana, Presiden Prabowo Putuskan Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional

pranusa.id September 24, 2026

FOTO: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.

JAKARTA, PRANUSA.ID — Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi bersama jajaran akademisi dan ilmuwan guna merumuskan strategi penanganan serta pengelolaan lahan gambut berbasis riset di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah,” ujar Brian Yuliarto dalam keterangannya, Kamis (24/09/2026).

Brian membeberkan bahwa BPGMN bakal diperkuat oleh jajaran saintis guna menyusun pemetaan komprehensif terkait karakteristik lahan, potensi budidaya, hingga perikanan.

Presiden Prabowo turut mengarahkan agar seluruh kebijakan operasional badan baru tersebut menjadikan kearifan lokal masyarakat setempat sebagai acuan utama.

“Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal,” terang Brian.

Dalam skema penanggulangan karhutla, pemerintah mengedepankan keterlibatan elemen warga di tingkat akar rumput melalui penguatan kembali fungsi Masyarakat Peduli Api (MPA).

Berbagai hasil kajian teknis seperti inovasi pompa cepat hingga kalkulasi pemadaman udara yang dipaparkan para ahli disambut positif oleh presiden untuk dijadikan pedoman kerja BPGMN.

Selain penanganan teknis, pemerintah bakal memasukkan materi edukasi pentingnya menjaga ekosistem gambut ke dalam kurikulum pendidikan sekolah.

“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” kata Brian.

Laporan: Henri | Editor: Arya

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…