Respons Krisis Energi Global, Pemerintah Kaji Opsi Kebijakan WFH

JAKARTA, PRANUSA.ID – Pemerintah mulai mengkaji kebijakan work from home (WFH) sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2026. Kebijakan ini dipertimbangkan di tengah potensi tekanan global terhadap sektor energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa wacana penerapan WFH masih dalam tahap pembahasan. Kebijakan tersebut sejauh ini belum menjadi keputusan final.

“Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tapi sedang dikaji, lagi dikaji, tentang apakah kita membutuhkan WFH. Tetapi menurut saya, semua kemungkinan itu bisa terjadi,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Selasa (17/3/2026).

Bahlil menambahkan bahwa penghematan bahan bakar merupakan hal yang esensial. “Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting,” paparnya.

Di tengah kajian tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan energi nasional tetap dalam kondisi aman menjelang Lebaran 2026. Pasokan tersebut meliputi BBM, elpiji (LPG), hingga batu bara untuk pembangkit listrik.

Bahlil menegaskan bahwa stok energi saat ini masih berada dalam batas aman sesuai dengan standar nasional. Kondisi ini dipastikan dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

“Ketersediaan BBM, LPG, listrik untuk Indonesia semuanya terkendali. LPG akhir bulan ini akan masuk tambahan pasokan, sehingga kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya tidak ada masalah,” tegasnya.

Ia juga merincikan kecukupan pasokan bahan bakar untuk sektor kelistrikan. “Batu bara untuk PLN rata-rata 14–15 hari, sesuai batas minimal standar nasional,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memastikan kebijakan subsidi BBM tetap dijaga setidaknya hingga periode libur Lebaran 2026. Keputusan ini diambil guna menjaga tingkat daya beli masyarakat.

Terkait proyeksi pasca-Lebaran, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan energi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pasokan di dalam negeri.

“Yang penting kita bisa melakukan perencanaan yang baik, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Strategi setelah Maret pun sudah kita siapkan,” ujar Bahlil.

Ia menekankan bahwa prioritas utama kementerian adalah menjaga ketersediaan barang di pasaran. “Hal yang paling utama adalah memastikan stok selalu tersedia agar tidak terjadi kelangkaan di Indonesia,” paparnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mencermati perkembangan global, termasuk dinamika di Selat Hormuz yang memengaruhi distribusi energi dunia. Kebijakan buka-tutup jalur tersebut tercatat memberikan ruang bagi kapal dari negara tertentu untuk tetap beroperasi sehingga membantu menjaga stabilitas pasokan energi global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan BBM dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta. Ia meminta jajarannya mempertimbangkan kembali kebijakan WFH sebagai strategi menghadapi dampak krisis global.

“Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan,” kata Prabowo.

Ia merujuk pada keberhasilan kebijakan efisiensi serupa saat negara menghadapi masa pandemi. “Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” sambungnya.

Sejumlah negara diketahui telah lebih dulu menerapkan kebijakan penghematan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global. Thailand mendorong aparatur sipil negara untuk bekerja dari rumah demi mengurangi konsumsi listrik dan BBM.

Pemerintah Thailand juga membatasi penggunaan fasilitas seperti lift dan eskalator serta mengatur batas suhu pendingin ruangan.

Sementara itu, Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik. Di sisi lain, Pakistan menyiapkan skema penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh serta pengaturan kerja dari rumah sebagai bagian dari strategi efisiensi nasional.

Laporan: Severinus | Editor: Arya