Romo Magnis Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto
JAKARTA – Usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto menuai penolakan dari akademisi senior dan Guru Besar Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Romo Franz Magnis Suseno.
Romo Magnis secara tegas menilai Soeharto tidak layak dianugerahi gelar tersebut karena sejarah pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, dan praktik korupsi besar-besaran.
Sikap penolakan ini disuarakan Romo Magnis dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, pada Selasa (4/11).
Menurut ahli filsafat moral ini, standar etik seorang pahlawan nasional berada jauh di atas jasa-jasa kepemimpinan biasa. Pahlawan dituntut harus bebas dari noda kejahatan dan pelanggaran etika.
“Tapi untuk menjadi seorang pahlawan nasional dituntut lebih dari sekadar itu. Seorang pahlawan seharusnya tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan kejahatan,” tegasnya.
Alasan Ganda: Genosida dan Memperkaya Diri
Romo Magnis menyoroti dua catatan hitam yang menjadi dasar penolakannya. Pertama, keterlibatan Soeharto dalam tragedi 1965–1966.
Ia menyebut peristiwa pembunuhan massal tersebut sebagai salah satu kejahatan terbesar di dunia.
“Tidak bisa disangkal juga bahwa Soeharto adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas satu dari lima genosida terbesar umat manusia di abad ke-20, yaitu pembunuhan massal tahun 1965-1966, antara 800 ribu hingga 3 juta orang menjadi korban,” ungkapnya.
Kedua, adalah aspek moralitas terkait korupsi. Praktik memperkaya diri sendiri dan kroni dinilai bertentangan dengan nilai dasar seorang pahlawan yang seharusnya bekerja tanpa pamrih.
“Salah satu alasan mengapa Soeharto tidak boleh menjadi pahlawan adalah karena dia melakukan korupsi besar-besaran dengan memperkaya keluarga, orang-orang dekatnya, dan dirinya sendiri,” pungkas Romo Magnis.
Meskipun kritik tajam dilontarkan, Romo Magnis tetap mengakui jasa-jasa Soeharto yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi pasca-Demokrasi Terpimpin.
Ia juga mengapresiasi upaya penguatan ASEAN dan penolakan konfrontasi dengan Malaysia.
“Tidak disangkal sama sekali bahwa Soeharto adalah presiden yang hebat dan membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi,” katanya.
Namun, ia kembali mengingatkan bahwa jasa-jasa tersebut tidak dapat menutupi rekam jejak pelanggaran berat yang menghalangi pemberian gelar Pahlawan Nasional.
Laporan: Hendri | Editor: Arya
