
JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi tegas terkait polemik penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2026 yang turut mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Teddy memastikan bahwa seluruh rincian alokasi anggaran pendidikan tersebut sejak awal telah disetujui secara resmi oleh pihak pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ia juga menyoroti bahwa kesepakatan tersebut telah diketuk palu oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR yang kebetulan diketuai oleh politikus dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah.
“Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR yang mana ketua banggarnya juga PDIP,” ucap Teddy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Pemerintah dipastikan telah mematuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan 20 persen dari total belanja negara untuk memajukan sektor pendidikan nasional.
“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Nah, di tahun ini jumlah Rp 769,1 triliun itu 20% (dari APBN),” jelas Teddy merinci besaran dana tersebut.
Seskab kemudian menekankan bahwa pelaksanaan program MBG justru merupakan fondasi strategis untuk memperbaiki kualitas pendidikan sekaligus meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia.
Ia menepis keras narasi miring yang menyebutkan bahwa pengalokasian dana untuk MBG akan mengganggu atau memangkas program-program prioritas pendidikan lainnya.
Pemerintah saat ini justru terus berupaya menciptakan terobosan baru melalui program sekolah rakyat, perluasan akses beasiswa, hingga peningkatan kesejahteraan para guru.
“Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi, atau tidak berjalan,” tegasnya.
“Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah, dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan gurunya,” tambah Teddy memberikan jaminan mutlak.
Sebagai informasi, polemik mengenai alokasi postur APBN ini sebelumnya mencuat usai sejumlah politisi Senayan mengkritisi besarnya porsi dana pendidikan yang tersedot untuk eksekusi MBG.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati, dan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, sebelumnya mengungkapkan ke publik bahwa anggaran pendidikan yang ditarik khusus untuk program MBG mencapai ratusan triliun rupiah.
Laporan: Severinus | Editor: Michael