Vonis Banding Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Dihukum 9 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp548 Miliar

pranusa.id September 24, 2026

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (tengah).(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp548,7 miliar kepada mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Putusan tingkat banding tersebut dibacakan secara resmi oleh majelis hakim PT DK Jakarta dalam persidangan yang digelar pada Kamis (24/9/2026).

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim banding menilai pertimbangan majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat dalam membuktikan unsur pidana dan penerapan hukum Pasal 604 KUHP telah berjalan secara tepat.

“Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara a quo secara tepat, baik dalam penilaian terhadap pembuktian dan penerapan hukum,” tegas hakim.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengoreksi besaran beban uang pengganti bagi Nadiem dari semula Rp809 miliar menjadi Rp548,7 miliar guna memulihkan total kerugian negara yang mencapai Rp1,56 triliun.

Penyesuaian besaran pengembalian kerugian negara tersebut dilakukan majelis hakim berdasarkan pertimbangan asas proporsionalitas atas peran terdakwa dalam pengerjaan proyek.

“Penjatuhan pidana tambahan tetap harus memperhatikan asas proporsionalitas dan asas individualisasi pidana, sehingga tidak terjadi pembebanan pertanggungjawaban melampaui peran terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti,” jelas hakim.

Kendati memangkas nilai uang pengganti, hakim menegaskan bahwa Nadiem selaku menteri saat proyek bergulir merupakan aktor utama yang wajib memulihkan keuangan negara ke posisi semula.

Majelis hakim juga meminta agar pihak-pihak lain yang turut memperkaya diri secara ilegal dari penyimpangan pengadaan laptop sekolah tersebut ikut diseret untuk bertanggung jawab secara hukum.

Laporan: Severinus | Editor: Arya

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…