Waketum Golkar: Kritik terhadap Pemerintah Harus Kedepankan Etika dan Kejujuran

JAKARTA, PRANUSA.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham memberikan sorotan tajam terhadap dinamika penyampaian kritik kepada pemerintah belakangan ini.

Ia mengingatkan semua pihak agar tetap mengedepankan etika, kejujuran, dan nilai-nilai demokrasi yang rasional.

Idrus menilai penyampaian kritik merupakan elemen tak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Namun, ia mewanti-wanti agar hal tersebut tidak ditunggangi oleh kepentingan yang justru merusak sistem demokrasi itu sendiri.

“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan, tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang untuk demokrasi, tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai, tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Sikap kritis tersebut ditekankan harus tetap berpijak pada komitmen kebangsaan demi memajukan Indonesia. Panduan utamanya harus bersumber dari ideologi Pancasila dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan.

“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, serta dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila, juga aturan perundang-undangan. Selain itu, kritik harus rasional, objektif, logis, dan faktual,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mencurigai adanya pergerakan dana yang mengalir ke pihak-pihak tertentu di ruang diskursus publik. Aliran dana tersebut dinilai patut diwaspadai karena berpotensi membawa komitmen dan kepentingan terselubung.

“Kalau ada dana diberikan kepada seseorang, tentu tidak mungkin tanpa tujuan. Pasti ada komitmen di balik itu. Ini patut dicurigai ada kepentingan tertentu,” ujarnya.

Walau iklim kritik sedang menghangat, Idrus meminta pemerintah tidak meresponsnya dengan tindakan represif. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk merawat harmoni di Indonesia yang diibaratkannya sebagai sebuah rumah besar.

“Pemerintah tidak perlu represif. Yang penting adalah mengajak semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama yang harus kita rawat,” tuturnya.

Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Alauddin Makassar, ia juga mengingatkan agar perdebatan politik tidak didasari oleh sentimen personal.

“Jangan karena kebencian kepada seseorang lalu membuat kita menjadi tidak adil dalam menilai,” tegasnya.

Di samping menyoroti ruang publik, Idrus turut memberikan catatan khusus bagi lingkaran internal Istana. Ia menilai narasi komunikasi politik dari para pembantu presiden, khususnya juru bicara kepresidenan, masih sangat lemah.

“Secara faktual, narasi komunikasi politik para pembantu presiden, terutama juru bicara presiden dalam menjelaskan program pemerintah secara komprehensif dan terintegrasi masih belum maksimal,” ungkap Idrus.

Oleh sebab itu, ia mendorong adanya penguatan komunikasi publik agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan pemerintah secara utuh. Demokrasi yang sehat, menurutnya, membutuhkan rujukan nilai dan ideologi yang jelas dari semua pihak.

“Demokrasi yang sehat hanya dapat dibangun melalui kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kebangsaan,” pungkasnya.

Laporan: Marsianus | Editor: Michael